Rudy Mas'ud Soroti Jalan Nasional di Kaltim, Sebut Gubernur Kaltim Kurang Lobi ke Pemerintah Pusat

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Anggota DPR RI, Rudy Mas'ud menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan pemerintah nasional di seluruh wilayah Kaltim yang sampai saat ini masih banyak kerusakan di sejumlah titik.

Seperti jalan dari Kutai Kartanegara ke Kutai Barat Sampai ke Mahakam Ulu. Kemudian dari Samarinda ke Bontang ke Kutai Timur sampai di Kabupaten Berau.

Menurut Rudy Mas'ud, lambatnya perbaikan terhadap ruas jalan tersebut karena kurangnya lobi dari Pemprov Kaltim ke Pemerintah Pusat.

BACA JUGA : Empat Ruko Terbakar, Penonton Membludak Ganggu Proses Pemadaman

"Masalah jalan negara di Kaltim yang rusak parah sejak 15 tahun lalu. Itu bisa jadi karena tidak pernah dilaporkan langsung oleh gubernur Kaltim ke menteri PUPR, sehingga menteri PUPR tidak pernah mendengar atau mengetahui langsung kondisi jalan negara di Kaltim ini," kata Rudy Mas'ud kepada wartawan dalam acara silaturahmi Idulfitri 1445 Hijiriah di Pulau Atas, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Jumat, (12/4/2024).

Politikus Partai Golkar ini menyebut, seharusnya Gubernur Kaltim selama ini perlu melaporkan langsung kondisi infrastruktur jalan nasional di Kaltim kepada pemerintah pusat melalui kementerian PUPR.

Rudy Mas'ud mengaku telah jalan keliling Kaltim dan mengetahui langsung kondisi infrastruktur jalan dan masih ditemukan banyak kerusakan.

BACA JUGA : Gerai ATM depan RS SMC Samarinda Bikin Bingung, Tak Ada Tempat Parkir, Lokasi Tepat Pinggir Jalan

Menurutnya, seandainya selama ini gubernur Kaltim menyampaikan secara langsung ke kementerian terkait kondisi ruas jalan tersebut maka, dipastikan rakyat Kaltim saat ini sudah menikmati ruas jalan yang mulus dan bagus di seluruh kabupaten dan kota se-Kaltim.

"Saya sudah berkeliling Kaltim ini, ke Kubar, Sampai ke Kutim. Kaltim ini menyumbang devisa ke negara Rp 600 triliun setiap tahun. Sehingga wajar ketika gubernur minta kompensasi ke pemerintah, seluruh jalan negara di Kaltim diperbaiki sampai dalam status mantap," terangnya.

 

 

Dirinya menegaskan, Pemprov Kaltim seharusnya tidak perlu gengsi untuk menyampaikan secara langsung kepada pemerintah pusat.

Sumber: