Akmal Malik Minta Banggar DPR RI Evaluasi Tata Kelola Transfer Pusat ke Daerah

BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik memanfaatkan momen kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ke Benua Etam untuk menyampaikan aspirasi daerah.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri pejabat mewakili kepala daerah kabupaten/ kota di Kaltim itu, Akmal memberi masukan kepada DPR RI untuk mengevaluasi tata kelola transfer keuangan daerah.

“Bahwa saat ini ada sedikit atau belum optimal tata kelolanya,” kata Akmal, usai rapat bersama Banggar DPR RI di Kantor Wilayah DJP Kaltimtara di Balikpapan, Selasa (19/3/2024).

BACA JUGA: Tak Boleh Dicicil, Menaker Minta Gubernur Pastikan THR untuk Buruh Dibayar sesuai Regulasi

Masukan serupa juga disampaikan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aser Daerah (BPKAD), serta pemerintah kabupaten dan kota.

“Tadi saya minta kabupaten dan kota untuk menyampaikan apa persoalan dihadapi terkait dana transfer ke daerah,” tuturnya.

Akmal Malik sangat mengapresiasi kehadiran anggota legislatif Senayan ke Benua Etam, terutama dalam monitoring terkait kucuran anggaran pusat ke daerah.

BACA JUGA: Gerindra Kaltim Belum Putuskan Figur yang Ikut Kontestasi Pilgub Kaltim 2024

“Mudah-mudahan masukan dan saran kita menjadi bahan evaluasi wakil-wakil kita di Senayan,” kata Dirjen Otda Kemendagri itu.

Dijelaskan Akmal, kedatangan Tim Banggar DPR RI dalam masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 ini, antara lain untuk monitor implementasi transfer ke daerah baik dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khuaus (DAK) juga Dana Desa (DD).

BACA JUGA: Sekda Sri Ajak Pengusaha Malaysia Investasi di Kawasan Pendukung IKN

Selain itu, Akmal berharap kehadiran DPR RI ini dapat memberikan dukungan terhadap percepatan pembangunan Kaltim.

“Terutama pembangunan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera,” ungkapnya.

Pemerintah dan masyarakat Kaltim lanjutnya, percaya salah satu mendasari perpindahan ibu kota negara adalah untuk percepatan pemerataan pembangunan khususnya di luar Pulau Jawa.

Sumber: