Welcome to the Club! Ini Daftar Tugas Berat AHY di Kementerian ATR/BPN

Welcome to the Club! Ini Daftar Tugas Berat AHY di Kementerian ATR/BPN

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono mendapat ucapan selamat dari Presiden Joko Widodo usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024).-(Instagram/@jokowi)-

NOMORSATUKALTIM - Setelah sekian lama berada di jalur oposisi, Partai Demokrat akhirnya bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. 

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Hari Yudhoyono (AHY) resmi dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (21/2/2024). 

AHY menggantikan Hadi Tjahjanto yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan(Menkopolhukam). Posisi Menkopolhukam sebelumnya dijabat oleh Mahfud MD.

BACA JUGA: JPPR Kaltim Tegaskan Hanya KPU yang Berhak Menetapkan Suara Sah Caleg dan Parpol

Hadi Tjahjanto berpesan kepada AHY untuk fokus dalam misi memberantas mafia tanah.

Hal itu ia sampaikan pada AHY saat serah terima jabatan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (ATR/ BPN).

"Mafia tanah dengan itu saya sampaikan adalah fokus yang utama, gebuk mafia tanah, nggak usah takut," kata Hadi kepada AHY di kantor Kementerian ATR/BPN, Rabu (21/2/2024).

BACA JUGA: Peradi Bantah Klaim Wali Kota Balikpapan Soal Tuntasnya Proyek DAS Ampal

Menurut mantan Panglima TNI itu, salah satu cara untuk memberantas mafia tanah adalah dengan sertifikasi tanah agar pemiliknya jelas dan tidak bisa diganggu gugat. 

Sebab, di Kementerian ATR/BPN terdapat program sertifikasi tanah tanah melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

Selain itu ada beberapa tugas yang harus dilanjutkan oleh AHY usai menjabat Menteri ATR/BPN. Di antaranya adalah target 120 Kota/Kabupaten melanjutkan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada 2024.

BACA JUGA: Dinas Sosial Berau Berencana Bangun Panti Perawatan ODGJ

Selanjutnya, menyelesaikan program PTSL 120 juta bidang tanah telah terdaftar. 

Tugas berikutnya adalah revisi PP 18 terkait hak kepada pengusaha untuk carbon trading.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: disway.id