Pengesahan Pokir Tertunda, DPRD Kaltim Tunggu Sinkronisasi dengan Program Gubernur

SAMAINDA, NOMORSATUKALTIM - Pengesahan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) tertunda sejak digulirkan pada awal Maret 2026. 

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud menyebut proses saat ini masih berada pada tahap penyusunan kamus usulan. Hal itu sebagai dasar memasukkan aspirasi masyarakat, ke dalam program pemerintah daerah.

Sebanyak 161 usulan, telah dirangkum dari aspirasi masyarakat yang dihimpun oleh 55 anggota DPRD, dari seluruh kabupaten dan kota di Kaltim. Jumlah tersebut merupakan hasil penyaringan dari ratusan usulan, yang sebelumnya masuk dalam pembahasan panitia khusus.

"Ini hasil dari penyaringan usulan teman-teman dewan. Dari ratusan, kita kerucutkan menjadi 161 yang masuk dalam kamus usulan," ujarnya saat ditemui awak media ini, pada Rabu, 25 Maret 2026.

BACA JUGA: Pengesahan Kamus Pokir DPRD Kaltim Tertunda, Mekanisme Paripurna Disorot

Ia menegaskan, kamus usulan ini belum masuk tahap penganggaran. Prosesnya masih difokuskan pada upaya menghubungkan seluruh usulan, agar terintegrasi dengan program perangkat daerah. Adapun, setiap Pokir wajib masuk dalam struktur program resmi pemerintah, agar dapat direalisasikan. 

Kata Hamas sapaan akrabnya, integrasi dapat dilakukan melalui berbagai skema, mulai dari belanja langsung di SKPD, hibah, bantuan sosial, hingga program strategis gubernur.

"Pokir tidak bisa berdiri sendiri. Harus masuk dalam program SKPD, bisa lewat belanja langsung, hibah, bankeu, atau program prioritas daerah," jelasnya.

Strategi ini ditempuh agar seluruh aspirasi tetap memiliki peluang untuk direalisasikan, meskipun tidak semuanya masuk dalam program prioritas utama.

BACA JUGA: 306 Usulan Pokir DPRD Kaltim Disaring, Program Tumpang Tindih Dicoret

"Ini strategi anggaran. Kita dorong semua usulan masuk dulu ke kamus, baru nanti dilihat mana yang bisa masuk prioritas," lanjutnya.

Dia mengakui, keterbatasan anggaran menjadi faktor penentu dalam proses seleksi program. 

APBD Kaltim yang sebelumnya berada di kisaran Rp14 triliun, kini diperkirakan terus merosot menjadi sekitar Rp12 triliun pada 2027 mendatang. 

"Dengan anggaran yang menurun, tidak semua bisa jadi program unggulan. Kalau kita buat skala 1 sampai 10, mungkin hanya 1 sampai 5 yang bisa masuk prioritas," ungkapnya.

Sumber: