Soal Hak Angket DPRD Kaltim, Seno Aji: Itu Urusan Internal DPRD

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM- Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji merespons santai isu hak angket DPRD Kaltim yang belakangan ramai dibahas dan dikaitkan dengan dirinya.

Di tengah berkembangnya dinamika politik di parlemen daerah, Seno memilih tidak banyak memberikan komentar.

Politikus Partai Gerindra itu hanya tersenyum ketika dimintai tanggapan terkait usulan penggunaan hak angket di DPRD Kaltim. “Hehe mana ada. Urusan DPRD itu,” ungkap Seno, Jumat, 8 Mei 2026.

Seno menegaskan, pembahasan hak angket merupakan kewenangan DPRD Kaltim sebagai lembaga legislatif.

BACA JUGA: DPRD Kaltim Bahas Hak Angket, Sarkowi V. Zahry Minta Semua Fraksi Memperjelas Sikap

Ia mengaku tidak ingin ikut masuk terlalu jauh dalam polemik politik yang berkembang di Karang Paci, sebutan Kantor DPRD Kaltim. “Silakan saja dibahas di DPRD sesuai mekanismenya,” ujarnya.

Di tengah isu tersebut, Seno mengatakan dirinya tetap fokus menjalankan tugas pemerintahan bersama Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud. “Kami kerja saja seperti biasa,” tuturnya.

Pembahasan hak angket di DPRD Kaltim mulai berkembang setelah aksi demonstrasi “214” yang digelar sejumlah kelompok masyarakat di Samarinda.

Massa aksi meminta DPRD menggunakan fungsi pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

BACA JUGA: 6 Fraksi DPRD Kaltim Sepakati Usulan Hak Angket, Minus Partai Golkar

Sejumlah isu menjadi sorotan dalam aksi tersebut, mulai dari tata kelola pemerintahan hingga kebijakan anggaran di lingkungan Pemprov Kaltim.

Desakan itu kemudian bergulir ke internal DPRD Kaltim dan memunculkan dukungan dari sejumlah anggota dewan.

Hingga awal Mei 2026, sebanyak 21 anggota DPRD Kaltim dari 6 fraksi disebut telah menandatangani usulan penggunaan hak angket.

Nama Seno ikut menjadi perhatian setelah Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kaltim, Sarkowi V. Zahry, menyampaikan pandangannya terkait mekanisme hak angket dalam rapat pimpinan DPRD Kaltim.

Sumber: