Soroti Rendahnya Kualitas Hidup Perempuan, Sekda Berau: Pembangunan Nasional Jadi Terlambat

BERAU, NOMORSATUKALTIM - Kurangnya peran serta perempuan dan rendahnya Kualitas Hidup Perempuan (KHP), secara umum mengakibatkan lambatnya keberhasilan dalam pembangunan nasional.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten Berau, Muhammad Said, Senin (22/1/2024).

Dikatakannya, pada era otonomi dibarengi dengan pembangunan nasional yang berorientasi responsive gender, sehingga semua yang tergabung dalam organisasi wanita diharapkan dapat melaksanakan program kerja yang mengarah kepada pembinaan sumber daya manusia dan keterampilan anggota, sehingga peran organisasi wanita dalam pembangunan akan memberikan sumbangsih lebih nyata.

"Sering terjadi adanya ketimpangan dan kurangnya peran serta perempuan ini," kata Muhammad Said.

Menurutnya, kemajuan perempuan adalah salah satu prasyarat peningkatan kualitas manusia Indonesia, karena hampir separuh jumlah penduduk adalah perempuan. 

"Jika kualitas hidup kaum perempuan buruk, maka keseluruhan kualitas manusia Indonesia pasti akan rendah. Disamping itu, perempuan juga merupakan bagian keluarga yang menentukan kualitas generasi penerus. Sehingga potensi perempuan sangat besar, maka harus diberi ruang dan peluang yang besar agar kontribusinya maksimal," ungkapnya.

Selain itu, upaya dan komitmen kuat dari pemerintah dalam mewujdukan kesejahteraan yang berkeadilan gender tergambar dalam penetapan kuota 30 persen perempuan di parlemen serta mengikis ketimpangan gender dalam politik.

Untuk mendorong peningkatan partisipasi politik perempuan, kata dia, harus dimulai pendidikan dari keluarga, bahwa berkiprah serta berpartisipasi di dunia politik adalah salah satu bagian yang penting untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara.

"Tentu, kita semua mengharapkan partisipasi penuh dari kaum perempuan, untuk kemudian dapat menjadi keterwakilan suara dan kepentingan kaum perempuan yang dapat memperjuangkan hak serta keadilan bagi perempuan," ujarnya.

Muhammad Said  berharap agar pembinaan organisasi perempuan dapat ditingkatkan, khususnya dalam aspek peningkatan kinerja organisasi, pengambilan keputusan, dan kontribusi nyata pada masyarakat yang meliputi jalinan kerja sama dengan pihak-pihak terkait. Apalagi, pada masa tahun politik, di mana situasi rentan seperti konflik dan gesekan.

"Jangan hanya karena berbeda pilihan, seringkali terjadi pertengkaran. Dan peran kaum perempuan dalan meningkatkan partisipasi politik untuk pembangunan daerah sangatlah penting," pungkasnya.

Sumber: