Ketua DPRD Balikpapan Ajak Doa Bersama Untuk Palestina Ketika Pimpin Rapat Paripurna

Balikpapan, NOMORSATUKALTIM – Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh memimpin Rapat Paripurna DPRD Balikpapan, Rabu (24/11/2023) berbeda dari sebelumnya.

Kali ini, Abdulloh membuka sidang dengan meminta peserta Paripurna untuk bersama-sama mendoakan rakyat Palestina. Berharap pembantaian yang terjadi di Palestina bisa segera berakhir.

Usai Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota Balikpapan, terhadap pemandangan umum fraksi fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Tentang APBD tahun anggaran 2024, Abdulloh mengaku perlu mengembalikan semangat kemanusiaan dan moralitas sebagai sesama muslim dan sebagai sesama manusia. 

Bahwa gempuran Israel di tanah Palestina adalah pembantaian sehingga Indonesia umumnya, dan Balikpapan khususnya, perlu berdoa bersama agar rakyat Palestina bisa kembali damai.

"Moralitas kemanusiaan yah, bahwa Palestina sedang teraniaya, apalagi kita sebagai umat muslim. Sedangkan bukan umat muslim pun dilihat dari sisi kemanusiaan dibantai begitu. Siapa tidak prihatin," kata Abdulloh.

Ketua Dewan Balikpapan ini berharap,  rakyat Palestina bisa kembali tentram dan pembantaian Israel bisa segera diakhiri. 

Ia mengajak masyarakat Balikpapan melakukan doa bersama dan jika diperlukan melakukan sholat gaib untuk mendoakan yang terbaik untuk saudara-saudara kita di Palestina.

"Kita doakan sama-sama, kalau perlu sholat gaib. Kami prihatin dengan adanya penyiksaan yang ada di Palestina. Umat muslim tetap mendoakan saudara saudara kita di Palestina agar cepat selesai permasalahannya," tuturnya.

Setelah menggelar Rapat Paripurna DPRD Balikpapan, Abdulloh menyebut, total APBD Balikpapan tahun 2024 sekitar Rp 3,33 triliun. 

APBD tahun 2024 sebesar Rp 3,33 triliun itu, berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Balikpapan, dana bagi hasil pemerintah pusat dan provinsi serta anggaran pemasukan lainnya.

"APBD Balikpapan tahun 2024 sekitar 3,33 triliun, mudah-mudahan nanti setelah ada kesepakatan hari jumat, penandatanganan nota kesepakatan RAPBD kemudian dievaluasi gubernur. Setelah dievaluasi nanti baru ada kepastian yang real, diubah atau tidak dievaluasi atau tidak," katanya.

Sumber: