Keseriusan Pemkab Paser Tangani Banjir Dipertanyakan

Paser, Nomorsatukaltim.com - Aliansi Aktivis Paser menggeruduk kantor bupati Paser. Menuntut dan mempertanyakan keseriusan Pemkab Paser dalam mengatasi banjir. Seperti yang terjadi beberapa hari terakhir ini di Kecamatan Long Kali dan Muara Komam.

Sembari membawa spanduk bertuliskan mendesak pemerintah dan DPRD Paser evaluasi penanganan banjir; Kemudian rakyat susah bupati keluar daerah;  bupati Paser lebih pilih dinas keluar daripada meninjau langsung bencana banjir.

"Kami belum melihat keseriusan pemerintah dalam menangani banjir," kata Koordinator Aksi Achmad Rano, Senin (20/3/2023).

Dikatakan Rano, persoalan banjir bukanlah hal baru di Kabupaten Paser bahkan terus menghantui setiap curah hujan tinggi. Dirinya mengatakan pemerintah daerah tidak belajar dengan peristiwa serupa yang pernah terjadi, khususnya 3 tahun terakhir.

"Mengenai sebab banjir, sebenarnya sudah sering dibahas pada forum RDP (Rapat Dengar Pendapat) di DPRD dengan mengundang OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait. Ini harusnya telah ada penanganan serius sebelum terjadinya banjir," sambungnya.

Ia mempertanyakan lambatnya penanganan pemerintah daerah terhadap dampak banjir ini. Mestinya dapat memperkirakan imbas dan penanganan pascabanjir besar pada 2022 lalu.

"Seharusnya pemerintah daerah sudah melakukan mapping atau mitigasi bencana," keluh Rano.

Aliansi Aktivis Paser menyindir orang nomor satu di Pemkab Paser yang saat ini berada di luar daerah saat banjir merendam belasan desa. "Kami justru mengapresiasi Kapolres Paser dan Dandim yang turun langsung ke lapangan memantau banjir dan memberikan bantuan," terangnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Paser Katsul Wijaya saat menemui demonstran mengatakan salah satu faktor banjir yang terjadi akibat curah hujan yang sangat tinggi selama sepekan.

Menurutnya, meluapnya Sungai Telake di Long Kali  juga dapat diakibatkan kegiatan pembukaan lahan di daerah atau wilayah perbatasan Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara. Sementara masalah wilayah  perbatasan itu hingga kini belum selesai.

"Ya kita lihat nanti, jika memang aktivitas berada di wilayah kita, tentu Pemda akan melakukan upaya pengendalian," jelas Katsul.

Jika ternyata berada di wilayah kabupaten lain, dijelaskan Katsul tentu terdapat kendala yang dihadapi. "Sementara dampaknya mengakibatkan air permukaan Sungai Telake yang melintas beberapa desa menjadi naik (meluap)," tuturnya.

Usai berorasi di Kantor bupati Paser, aksi kemudian dilanjutkan ke DPRD Paser. Di gedung "Gajah Mada" Itu Aliansi Aktivis Paser mendesak wakil rakyat untuk memanggil pihak-pihak yang tergabung dalam Forum Corporate Social Responsibility (CSR).

Selain itu demonstran meminta DPRD memanggil pihak terkait mengenai luasan hutan yang terdapat di Kabupaten Paser dimana kini dialihfungsikan. (*)

Reporter: Achmad Syamsir Awal

Sumber: