Pemerintah Gencarkan Pembangunan Rendah Karbon Sektor Pertanian

Nomorsatukaltim.com - Saat ini pemerintah pusat tengah menggencarkan pertanian menuju perekonomian yang rendah karbon, hemat sumber daya dan memitigasi perubahan iklim. Langkah ini ditujukan untuk mencapai pengurangan kemiskinan, inklusi sosial, dan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud mengapresiasi kalangan industri sarana pertanian yang mendukung rencana pemerintah menerapkan ekonomi hijau. Konsep pertanian rendah karbon dinilai sebagai salah satu strategi utama dalam transformasi ekonomi. “Langkah itu mendukung percepatan pemulihan ekonomi paska pandemi, dan mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya. Pertanian modern hasil kombinasi prinsip agronomi modern, pemuliaan tanaman, agrochemicals (seperti pestisida dan pupuk), dan perkembangan teknologi memang dapat meningkatkan produktivitas pangan secara signifikan. Namun, penerapan pertanian modern dinilai berdampak pada kerusakan lingkungan dan ekologi. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk melakukan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap emisi gas rumah kaca. Ia menilai beberapa dekade terakhir banyak pertanian hanya fokus pencapaian hasil tinggi, siklus hidup yang pendek, penyakit dan resistensi hama. Bahkan gizi dianggap tidak terlalu penting, lantaran hanya mengejar produksi. Padahal, lanjutnya, pertanian menjadi salah satu cara untuk mengembangkan green economy atau pertumbuhan ekonomi hijau. Pembangunan rendah karbon pada sektor pertanian dapat diidentifikasi menjadi beberapa kategori, yaitu pengelolaan lahan sawah, penggunaan pupuk organik dan biogas untuk menyerap emisi gas rumah kaca. "Termasuk perbaikan pakan ternak melalui pakan hijau dan konsentrat," paparnya. Untuk itu, ekonomi hijau diharapkan bisa menjadi solusi dari sistem ekonomi eksploitatif yang selama ini cenderung merusak lingkungan. CEO Pandawa Agri Indonesia Kukuh Roxa, mengatakan hal ini sejalan dengan target pemerintah untuk dapat mengurangi emisi karbon sebanyak 31,89 persen dengan usaha sendiri dan 43,2 persen dengan bantuan internasional di tahun 2030. Pertanian, sambungnya, menjadi satu sektor terbesar di Indonesia dan berperan penting dalam krisis iklim yang terjadi karena menghasilkan 19-29 persen emisi Gas Rumah Kaca secara global. Terkait hal itu, Kukuh berujar, perusahaannya telah melakukan inovasi dalam pengembangan produk pengurang pestisida. “Pengurangan penggunaan pestisida dengan reduktan yang kami lakukan ini telah berkontribusi dalam mengurangi hampir 5.000 ton emisi karbon dioksida,” paparnya, dilansir Antara, belum lama ini. Ia berujar, pihaknya mencatat kontribusi perusahaan dalam mengurangi lebih dari 1,5 juta liter penggunaan pestisida di lebih dari 2 juta hektare lahan perkebunan di Indonesia dan Malaysia. Dari angka itu lebih dari 16.500 pekerja semprot dan petani telah terhindar dari paparan berlebih bahan kimia berbahaya yang berasal dari pestisida. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas Maliki, menjelaskan agenda ekonomi hijau yang diterapkan melalui pemberdayaan masyarakat dan sinergi berbagai pihak untuk penanggulangan kemiskinan. “Penganggulangan kemiskinan dan ekonomi hijau tidak bisa dipisahkan begitu saja,” tegasnya. Terelbih, penanggulangan kemiskinan dapat diperkuat dengan konsep ekonomi hijau. Sedangkan pemberdayaan masyarakat akan memberi daya dukung yang lebih kuat untuk pelaksanaan ekonomi hijau. Produsen sarana produksi pertanian Pandawa Agri Indonesia atau PAI mendukung upaya percepatan mewujudkan pertanian ramah lingkungan atau berkelanjutan di Tanah Air. (*) Sumber: Kementan

Sumber: