Sulitnya Pasokan BBM ke Kampung Pesisir, Camat Muara Pahu Usulkan Jatah dari APMS

Kubar, nomorsatukaltim.com - Persoalan BBM (bahan bakar minyak) masih menjadi isu hangat di republik ini. Di beberapa kampung pesisir Sungai Mahakam di Kecamatan Muara Pahu, Kutai Barat, masih sulit mendapatkan BBM. Salah satunya kampung Muara Beloan Kecamatan Muara Pahu.

Beragam upaya sudah dilakukan masyarakat melalui aparatur kampung setempat, agar distribusi BBM dapat disalurkan ke kampung pelosok. Kendati masalah geografis Kubar memang tak memungkinkan untuk distribusi BBM langsung oleh Pertamina. Distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi pertalite dan bio solar di tingkat kampung akan diberikan kepada Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam). Khususnya kampung yang jauh dari ibu kota Kecamatan Muara Pahu. Kemudian, BUMKam yang akan mengatur regulasi penjualan bersama pelaku usaha kecil menengah (UMK) di kampung masing-masing. Sehingga warga lebih mudah dan dekat membeli BBM subsidi tanpa harus jauh-jauh ke Agen Premium Minyak Solar (APMS) di ibu kota kecamatan. Ini salah satu point kesepakatan hasil pertemuan yang terangkum dalam berita acara perihal menyikapi langkanya BBM bersubsidi di wilayah Kecamatan Muara Pahu. Pertemuan ini dipimpin Camat Muara Pahu Asrin Surianto didampingi Sekretaris Camat Abdul Fattah. Hadir Kapolsek Muara Pahu Iptu Aan Anwari, Fathul Khair selaku perwakilan APMS terapung PT. Muara Pahu Indah, dan para kepala kampung se-Kecamatan Muara Pahu di lantai dua Kantor Camat Muara Pahu, Rabu (28/9/2022). Terkait kapan dimulainya pengalihan distribusi BBM ke BUMKam, akan menunggu pertemuan Camat Muara kepada pemilik APMS terapung PT. Muara Pahu Indah yang berada di luar Kubar. “Nanti kita yang akan menemui pimpinan APMSnya,” kata Asrin Surianto. Adapun besaran kuota BBM yang dikelola BUMKam tersebut, lanjut Kapolsek Muara Pahu Iptu Aan Anwari, diminta disesuaikan dengan jumlah kebutuhan sarana darat dan air dari kampung masing-masing. “Tolong nanti kuota BBM yang diminta oleh BUMKam harus sesuai kebutuhan dengan mengacu jumlah sarana darat dan air. Jadi tidak semaunya saja permintaan kuota BBM, tapi sesuai kebutuhan ril di lapangan,” tegas Kapolsek. Hal ini dilakukan agar tepat sasaran dan bukan untuk diperjual belikan lagi kepada kampung lain atau daerah lain. Melainkan khusus melayani warga kampungnya masing-masing. Point kesepakatan berikutnya, agar regulasi pengelolaan dan distribusi BBM subsidi berjalan dengan baik, akan dibentuk tim terpadu yang diketuai langsung Camat Muara Pahu. Pengawasan BBM di Muara Pahu akan menjadikan fokus utama, agar kelangkaan BBM subsidi tidak terulang kembali. Demikian soal harga jual BBM subsidi di APMS, tidak diperbolehkan dinaikkan melainkan harga jual sesuai yang diterapkan pemerintah. Khusus harga jual yang dikelola BUMKam akan ditambah dengan ongkos angkut dari APMS ke kampung masing-masing. (luk)

Sumber: