Pemuda Muara Badak Mulai Teriak, Tuntut Perhatian Pembangunan Wilayah Pesisir

Kukar, nomorsatukaltim.com – Para pemuda di Kecamatan Muara Badak mulai bergejolak. Mereka prihatin atas kondisi saat ini. Padahal Muara Badak salah satu kecamatan di wilayah pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dengan sumber daya alam (SDA) melimpah.

Sebagai bentuk kekecewaan itu, Senin (9/5/2022), Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Muara Badak (Ampera) menggelar aksi damai. Aksi diawali dengan menggelar konvoi dari halaman Kantor Desa Gas Alam menuju Tugu Simpang 6 Muara Badak. Mereka menyayangkan banyak perusahaan-perusahaan besar di sana sejak puluhan tahun lalu. Pun hingga sekarang. Termasuk perusahaan minyak dan gas (migas) serta tambang batu bara. Meski demikian, tidak menjamin seluruh masyarakat di kecamatan itu mendapat kehidupan yang nyaman dan sejahtera baik dari sektor pendidikannya, pekerjaannya, hingga masalah pembangunannya. Saat sedang berorasi dan melakukan pembakaran ban, suasana sempat ‘panas’ antara massa aksi dengan pihak kepolisian. Kurang dari satu jam, massa aksi pun bertolak ke titik kedua, di Kantor Camat Muara Badak. Di sana massa kembali berorasi untuk menyampaikan aspirasi. Dan sekali lagi, bersitegang kembali terjadi antara massa aksi dengan pihak kepolisian. Namun tidak berlangsung lama. Aksi inipun berjalan dengan aman dan tentram. Ketika di kantor camat, massa aksi diterima Sekretaris Camat (Sekcam) Muara Badak, Aida. Lantaran pak Camat sedang mengikuti rapat bersama Sekda Kukar. Tentu saja, aksi ini pun disambut baik Aida. Bahkan ia berjanji akan memanggil segala perwakilan perusaahan dan seluruh pihak terkait untuk mendiskusikan permasalahan ini. “Ini merupakan gerakan perjuangan bersama. Karena kami melihat banyak sekali permasalahan serta sangat prihatin dengan kondisi Muara Badak sampai sekarang ini,” ucap Kevin, selaku Koordinator Lapangan (Korlap) aksi pada Disway Kaltim, Selasa (10/5/2022). Sejumlah tuntutan ke Pemerintah Kabupaten Kukar dan juga perusahaan setempat pun langsung disampaikan. Pertama, Ampera mendesak pemerintah kecamatan untuk meminta kejelasan asrama Muara Badak serta transparansi atau terbuka akan CSR (Corporate Social Responsibility) untuk pendidikan yang diberikan oleh perusahaan lokal. Kemudian, Ampera meminta perusahaan lokal untuk membuka beasiswa pendidikan, serta memprioritaskan mahasiswa Muara Badak untuk melakukan magang dan PKL di perusahaan. Termasuk meminta pihak Pertamina untuk membuat perumahan di Muara Badak dan berharap kantor kontraktor Pertamina harus bertempat di Muara Badak. “Kami berharap pemerintah kecamatan bisa mengakomodir transparansi recruitment tenaga kerja perusahaan di Muara Badak. Kami juga meminta pemerintah kecamatan untuk mengusut tuntas proyek pembangunan di Muara Badak yang terbengkalai serta tidak tepat guna,” ungkap Kevin. Adapun proyek pembangunan yang menjadi sorotan Ampera yakni, Jembatan Samberah, proyek gedung Disnaker di Muara Badak, dan Terminal di Palacari Muara Badak. “Jembatan Samberah itu terakhir diperbaiki tahun 2021, tapi kualitas perbaikannya sangat jelek dan sudah ada yang rusak lagi. Bahkan kami melihat, perencanaan pembangunannya tidak sesuai,” cetusnya. “Selanjutnya Gedung Disnaker. Tidak difungsikan sejak dibangun beberapa tahun lalu. Malah dilakukan penambahan Gedung di tahun 2021,” sambung Kevin. Dan Terminal di Palacari itu lanjutnya, sudah dibangun sejak 10 tahun lebih. Namun tidak difungsikan. “Itu merugikan uang negara. Dibangun tapi tidak difungsikan,” singgungnya, lagi. Untuk diketahui, Ampera merupakan gabungan dari 4 organisasi. Yakni Ikatan Mahasiswa Muara Badak (Imaba), Persatuan Pemuda Muara Badak (PPMB), KNPI Muara Badak dan Forum Gerakan Pemuda Masyarakat Pangempang (Forum GPMP). (bay/dah)

Sumber: