Musrenbang RKPD 2023, DPRD Paser Soroti Infrastruktur hingga Tata Kelola Pemerintahan

Paser, nomorsatukaltim.com - Beberapa usulan disampaikan DPRD Paser saat pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser 2023, di Pendopo Bupati, Kamis (31/3/2023). Ketua DPRD Paser, Hendra Wahyudi, mengatakan usulan itu hasil penelaahan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Paser. Yakni, terkait kajian permasalahan dan indikator pembangunan. "Untuk kajian permasalahan ada empat bidang, begitupun indikator pembangunan menghasilkan empat masukan dari DPRD," kata Hendra Wahyudi, kepada nomorsatukaltim.com - Disway National Network (DNN). Kajian permasalahan ini di antaranya bidang infrastruktur dan lingkungan hidup, perekonomian, pengembangan SDM, serta tata kelola pemerintahan. Sedangkan indikator pembangunan, seperti indeks pembangunan manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, kemudian tingkat pengangguran terbuka. Untuk bidang infrastruktur dan lingkungan hidup, dikatakan Hendra terdapat 1.594 usulan dari total 2.709 usulan, atau 58,84 persen dari total usulan. Banyaknya aspirasi masyarakat ia bilang karena berkaitan dengan pelayanan dasar, hal ini sangat menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Adapun hasil penelaahan mengenai bidang infrastruktur dan lingkungan hidup Pokir dari anggota DPRD Paser, di antaranya masih banyak akses jalan di lingkungan perumahan dan desa yang rusak, tidak lancarnya drainase yang mengakibatkan terjadinya banjir di beberapa wilayah. Selain itu terbatasnya akses air bersih bagi masyarakat, kurang tersedianya embung di beberapa desa untuk mengatasi kekeringan saat kemarau, belum optimalnya akses terhadap sumber daya air pertanian, kurangnya penerangan jalan umum (PJU). "Kemudian masih adanya warga yang menempati rumah tidak layak huni, adanya akses penghubung dan gorong-gorong rusak, kurangnya sarana dan prasarana jaringan telekomunikasi maupun sapras penamganan sampah," sambungnya. Pada bidang perekonomian dari hasil penelaahan terdapat 746 usulan dari total 2.709 usulan atau 27,54 persen. Usulan masyarakat sebagian besar sektor pertanian, baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan maupun perikanan. Sedangkan sektor lainnya adalah pengembangan UMKM, perindustrian dan perdagangan. Hasil penelaahan dari Pokir yakni kurangnya peralatan penunjang industri bagi UKM maupun sarana dan prasarana produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, lahan sawah untuk produksi padi dalam rangka penguatan ketahanan pangan kurang tersedia, masih rendahnya kompetensi atau keterampilan masyarakat untuk melakukan wirausaha guna mendorong terciptanya lapangan pekerjaan. "Serta kurangnya modal usaha bagi koperasi, begitupun kompetensi dan keterampilan petani dan nelayan dalam menjalankan usaha produksi masih kurang, sapras objek wisata dan tidak tersedianya prasarana pasar di beberapa desa," terang Hendra. Bidang pengembangan SDM terdapat 181 usulan. Dirinya menyebut berdasarkan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), saat ini Kabupaten Paser masih lebih rendah dibandingkan dengan IPM Propinsi Kalimantan Timur. Artinya kualitas pembangunan SDM di wilayah selatan Kaltim ini masih menyisakan masalah untuk diselesaikan. Dari Pokir ini Pemkab Paser disinggung kurangnya sarana prasarana penunjang peningkatan kualitas pendidikan dan utilitas sekolah, maupun penunjang peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, serta minim pengembangan kesenian tradisional ataupun kompetensi dan keterampilan para pemuda. Mengenai bidang tata kelola pemerintah terdapat 188 usulan dari total 2.709 usulan. Didominasi pengusulan hibah untuk pembangunan atau rehabilitasi rumah ibadah, bantuan untuk majelis talim, peningkatan kapasitas dan keterampilan tenaga kerja. Dijelaskan Hendra masih ada belum layaknya beberapa rumah ibadah yang terdapat di beberapa desa, tak tersedianya bangunan TK-TP Alquran beberapa tempat. Kemudian kantor pemerintahan baik di kcamatan maupun di desa yang perlu dilakukan rehabilitasi maupun minimnya sarana pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat. Sementara IPM Kabupaten Paser pada 2021 diutarakan Hendra sebesar 72,93 persen, berada urutan ke 7 dari 10 kabupaten/kota di Kaltim. Sementara nilai IPM Provinsi Kalimantan Timur sebesar 76,88 persen. Kondisi itu menggambarkan bahwa kualitas kehidupan masyarakat masih rendah, kemudian rendahnya harapan hidup di mana sangat berkaitan erat dengan minimnya fasilitas dan akses kesehatan bagi masyarakat, terutama yang tidak mampu. "Begitupun rendahnya angka harapan sekolah karena masih minimnya fasilitas dan akses pendidikan bagi masyarakat, serta masih mahalnya biaya pendidikan," ucapnya. Pertumbuhan ekonomi ia bilang mengalami pertumbuhan signifikan pada 2021. Yaitu sebesar 5,41 persen. Dimana angka ini merupakan pertumbuhan tertinggi di Kaltim. Namun demikian kondisi ini harus diiringi dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memperhitungkan pemerataan pendapatan serta pengentasan kemiskinan dan pengangguran. "Selain itu pertumbuhan ekonomi semakin berkualitas, ketika semakin besar masyarakat yang terlibat dan menikmati hasil ekonomi produktif di dalam sistem perekonomian," bebernya. Masih dalam Musrenbang, presentase penduduk miskin di Kabupaten Paser pada 2021 mengalami peningkatan menjadi sebesar 9,73 persen dari 2020 sebesar 9,23 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya kesejahteraan sebagian penduduk masih relatif rendah. "Perlu melakukan upaya penurunan angka kemiskinan ini secara serius, khususnya melalui program-program yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan," pinta Politisi PKB ini. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Paser pada 2021 sebesar 5,70 persen. Mengalami peningkatan dibandingkan 2020 lalu yang hanya 4,52 persen. Dikatakannya ke depan harus mengambil langkah-langkah strategis melalui program dan kegiatan yang mampu menstimulus terbukanya lapangan kerja baru. "Penyusunan RKPD Kabupaten Paser untuk 2023 ini kami harapkan bisa dilakukan secara sistematis dan efektif. Sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Paser," tandas Hendra. (adv/asa/zul)

Sumber: