Sasar Pengelola PKMM-CBA, LPBI NU Gelar Pelatihan Koordinasi Penanggulangan Bencana

Jakarta, nomorsatukaltim.com - Sebanyak 31 orang mengikuti pelatihan Koordinasi dalam Penanggulangan Bencana pada program Penguatan Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi COVID-19 dan Bencana Alam (PKMM-CBA).

Kegiatan itu, diselenggarakan Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) selama empat hari, mulai 24-27 Agustus 2021. Serta didukung DFAT Australia melalui SIAP SIAGA Palladium. Mereka yang mengikuti itu adalah tim pelaksana program dari Kabupaten Lamongan, Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Pasuruan, Malang, Kotamadya Kediri (Jawa Timur), Kabupaten Buleleng (Bali) dan Kabupaten Lombok Barat (Nusa Tenggara Barat). Peserta pelatihan juga berasal dari tim pusat program. Pelatihan tersebut menghadirkan para narasumber yang kompeten dan berasal dari beragam latar belakang mulai dari akademisi, pemerintah dan praktisi. Perwakilan SIAP SIAGA Palladium, Lucy Dickinson menyampaikan kebanggaannya bisa bersinergi program dengan Nahdlatul Ulama melalui LPBI NU. SIAP SIAGA Palladium bisa membangun network dan mendapatkan privilege selama bekerjasama dangan NU. Pelatihan ini merupakan tahapan dari kelanjutan program sebelumnya yang telah berjalan. “Sebagai program lanjutan, semoga pelatihan ini bisa semakin meningkatkan kapasitas tim LPBI NU dalam menjalankan dan mengaplikasikan materi pelatihan di lapangan nanti,” tuturnya. Ketua LPBI NU PBNU, M. Ali Yusuf mengatakan, pelatihan ini dimaksudkan untuk memberikan bekal kepada seluruh pelaksana program. Sehingga mereka dapat mempromosikan dan mengajak semua pihak untuk mendukung upaya koordinasi dalam penagananan COVID-19 dan penanggulangan bencana khususnya di daerah. Menurut Ali, pengurus dan relawan LPBI NU harus menjadi penggerak dalam penguatan koordinasi multi stakeholder. Khususnya terkait dengan penanggulangan bencana. Karena sebagaimana diketahui, meskipun sudah digulirkan konsep pentahelix, hingga saat ini koordinasi para pihak masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Padahal kompleksitas persoalan penanggulangan bencana harus ditangani secara sistematis oleh semua pihak melalui peran dan kontribusi yang terkoordinir, kolaboratif dan sekaligus terpimpin. Dengan begitu menghasilkan capaian-capaian yang efektif dan efisien memperkuat ketangguhan masyarakat. Program PKMM-CBA yang dilaksanakan selama 1 tahun ke depan tersebut, berbasis Rukun Warga (RW) dan menyasar rumah tangga/keluarga. Lingkup program meliputi: kampanye publik untuk memperkuat upaya pencegahan COVID-19 berbasis masyarakat. Termasuk melalui rumah ibadah, pembuatan update data warga terpilah berbasis geospasial, penyediaan dan pemanfaatan fasilitas pendukung pelaksanaan protokol kesehatan. Termasuk fasilitas karantina berbasis RW. Selain itu, program PKMM-CBA juga memberikan paket bantuan kepada masyarakat paling terdampak COVID-19. Khususnya kelompok rentan. Selain COVID-19, program  itu juga menyasar bencana melanda berbagai daerah di Indonesia. Misalnya saja banjir berkepanjangan di Kalimantan Selatan, gempa di Sulawesi Barat, gempa di Malang dan sekitarnya, serta siklon seroja di NTT. Oleh karena itu, menurut Ali, program tersebut juga akan melakukan pendampingan kepada masyarakat dan stakeholder di level desa. Sehingga mampu melakukan identifikasi ancaman bencana berikut upaya PRB yang harus dilakukan. Pun akan disusun SOP penanganan darurat saat pandemi di level desa. Melibatkan semua kelompok. Termasuk kelompok rentan, terutama disabilitas. Sementara itu, Ketua PBNU, Juri Ardiantoro menegaskan, keluarga besar NU saat pandemi ini memiliki sumbangsih yang luar biasa. Mulai dari pencegahan, pemberian bantuan bagi terdampak, penyaluran alat kesehatan dan membantu warga yang isolasi mandiri yang tersebar di semua wilayah. Peran LPBI NU dalam penanggulangan bencana, kata Juri, sungguh bisa dirasakan penerima manfaat. Menyasar langsung kelompok paling bawah (tingkat RW). Dan ini menjadi kunci keberhasilan dalam koordinasi di lapangan. Menurut Juri, yang juga Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP), saat ini pemerintah masih fokus dalam penanganan COVID-19 dan sedang mempersiapkan penanganan jangka panjang pasca pandemi mulai tahun depan. Pola hidup baru harus segera disiapkan untuk menjadi kebiasaan pasca pandemi nanti. (sos)

Sumber: