Politisiana: Jhon Kenedi Fokus Jembatan Tol

PPU, nomorsatukaltim.com - Bagi Jhon Kenedi, keberadaan jembatan Penajam Paser Utara dengan Balikpapan, bukan saja menguntungkan kedua daerah. Infrastruktur penghubung itu bakal mengakselerasi upaya meningkatkan kesejahteraan Pulau Kalimantan.

Ketua DPRD PPU periode 2019-2024 itu meyakini, jembatan yang menghubungkan daerah bertetangga itu menjadi urat nadi perekonomian. Baik PPU maupun Balikpapan diuntungkan dengan keberadaan jalan penghubung.

Karena itulah, saat ini ia terus memperjuangkan supaya Jembatan Tol Penajam-Balikpapan bisa diwujudkan. "Dengan adanya pembangunan itu, saya yakin secara perekonomian masyarakat PPU semakin bagus. Pasti ada gairah investasi. Tentu jembatan itu akan jadi sebagai urat nadi baru perekonomian PPU," kata politikus Demokrat itu.

Dari hasil beberapa kali komunikasinya dengan PT Waskita Karya, progres rencana pembangunan jembatan tol sudah hampir final. Setelah melewati proses administrasi dan perdebatan yang cukup panjang, akhirnya rencana pembangunan jembatan yang akan melintasi Teluk Balikpapan itu dipastikan akan berlanjut. Ke proses lelangnya.

"Kita tinggal menunggu kapan pelaksananya. Hanya waktu yang bisa menjawab. Kita tunggu saja, jika sudah lelang, progresnya berarti semakin dekat," ucapnya.

Tak cuma dukungan jarak jauh saja. Pria kelahiran 8 April 1969 ini bahkan siap melobi hingga ke pusat untuk megaproyek yang telah mendapatkan izin prakarsa pembangunan dari Menteri PUPR per 13 Maret 2018 lalu itu.

JK, sapaannya, menegaskan goal itu bukan untuk dirinya. Tapi kembali pada niatan awalnya duduk menjadi senator. Ia meyakini, terbangunnya jembatan itu akan segera merubah arah perekonomian masyarakat PPU menuju ke atas.

Jembatan tol itu direncanakan sepanjang 7,9 kilometer. Selain PT Waskita Karya, proyek juga diprakarsai oleh Pemkab PPU, Pemkot Balikpapan dan Pemprov Kaltim. Pemrakarsa ini tergabung dalam konsorsium PT Jembatan Tol Teluk Balikpapan.

Megaproyek dengan nilai investasi Rp 15 triliun ini sempat dilelang oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Juli 2019. Tahapan lelang investasi dihentikan di tengah jalan. Pasalnya, pemerinah pusat sempat mewacanakan titik pembangunan jembatan tol ke arah dekat dengan Ibu Kota Negara (IKN).

Namun, titik jembatan tidak jadi dipindahkan atau tetap di titik semula. Yakni Kelurahan Penajam di sisi PPU dan Melawai di sisi Balikpapan. Setelah masalah titik jembatan selesai, ternyata masih menghadapi masalah lain.

Ketinggian ruang bebas jembatan dari permukaan air laut tertinggi (clearance) 50 meter. Ketinggian itu disetujui oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada 2015 melalui surat Nomor PR002/12/14 PHB 2015.

Namun, pihak bergerak bidang pelayaran mempermasalahkan ketinggian ruang bebas 50 meter tersebut. Karena dianggap akan menganggu arus lalu lintas pelayaran di Teluk Balikpapan. Belum lama ini, masalah ketinggian ruang bebas jembatan pun diselesaikan. 

Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut Kemenhub mengumumkan perubahan ketinggian ruang bebas jembatan menjadi 65 meter.

"Isu IKN ini juga menjadi alasan kuat jembatan itu harus segera berdiri," tandasnya. “Kalau Jembatan Tol terwujud, maka investor akan banyak masuk PPU. Tidak menutup kemungkinan bisnis perhotelan juga akan tumbuh. Dan paling penting adalah perekonomian masyarakat Penajam akan tumbuh. Karena distribusi hasil pertanian ke Balikpapan akan lebih mudah dan cepat,” kata pria berdarah Pariaman, Sumatera Barat itu. (rsy/yos)

Sumber: