Fraksi di DPRD Kukar Soroti Beberapa Hal pada Nota Penjelasan Pelaksanaan APBD Kukar 2020

Kukar, nomorsatukaltim.com - DPRD Kukar kembali menggelar Rapat Paripurna ke-8 dan ke-9. Yakni masing-masing dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terkait Nota Penjelasan Pemkab Kukar terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kukar 2020. Serta Tanggapan Pemkab Kukar terhadap pandangan umum fraksi yang ada di DPRD Kukar.

Sidang paripurna yang dilaksanakan pada Senin (12/7/2021) ini, dihadiri langsung Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid dan Wakil Ketua DPRD Kukar Alif Turiadi. Sementara dari Pemkab Kukar diwakili oleh Pelaksana Tugas (Plt) Asisten 3 Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kukar, Sukotjo. Serta anggota DPRD Kukar yang hadir secara langsung maupun secara virtual. Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid, menjelaskan jika dalam penyampaian seluruh fraksi yang ada di DPRD Kukar, sebagian besar memang menyoroti terkait realisasi anggaran yang dilaksanakan oleh Pemkab Kukar. Meskipun tidak lupa memberikan apresiasi sebesar-besarnya atas pencapaian Pemkab Kukar yang berhasil menyabet opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Tentunya ini harus dipertahankan oleh Bupati Kukar dan jajarannya. Selain itu, sorotan diberikan seluruh fraksi, terkait kegiatan yang yang dicanangkan oleh Pemkab Kukar selama tahun anggaran 2020 kemarin yang terealisasi maupun yang tidak terealisasi. Seperti di bidang ekonomi, pendidikan hingga infrastruktur. Adanya tunggakan pembayaran kepada para kontraktor pun tidak luput dari sorotan DPRD Kukar. Dimana puluhan kontraktor yang sudah melakukan kewajiban urung terbayar hingga akhir 2020, dan sempat menjadi polemik hingga masuk ranah pembahasan DPRD Kukar. "Menjadi pelajaran bagi kita bagaimana kita bisa memperbaiki kinerja dan anggaran kita, jangan sampai tertumpuk diakhir tahun," ungkap Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid, Senin (12/7/2021). Penanganan COVID-19 di Kukar pun tidak luput dari pengawasan DPRD Kukar. Rasid pun menyampaikan jika anggota DPRD Kukar menyoroti apa saja yang menjadi kendala pemkab Kukar. Termasuk bagaimana realisasi dari anggaran sekitar Rp 179 miliar yang digelontorkan dan disetujui DPRD Kukar. Serta hasil atau dampak yang dirasakan Kukar secara meluas. "Ini diharap menjadi langkah pemerintah kita kedepannya untuk melakukan perbaikan-perbaikan lagi," pungkas Rasid. Diketahui, rapat ini merupakan agenda lanjutan. Setelah pada Rabu (7/7/2021), pekan lalu. Setelah Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, menyampaikan nota penjelasan Pemkab Kukar terkait Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kukar 2020. Namun secara umum, berdasarkan hasil kinerja Pemkab Kukar selama tahun anggaran 2020 lalu terbilang sukses. Lantaran kembali menyabet opini WTP dari BPK RI. Meskipun banyak yang masih menjadi perbaikan-perbaikan. (ADV/mrf/zul)

Sumber: