Kuncinya Pemegang Saham

Tanjung Redeb, Disway – PT Indo Pusaka Berau (IPB) siap dievaluasi oleh bupati Berau, terkait kinerja. Namun, bicara kontribusi ke daerah atau dividen, diklaim pihaknya sudah besar, meski bukan perusahaan daerah (perusda) murni.

Untuk diketahui, kata Direktur Utama PT IPB, Najemuddin, perusahaan yang mengelola Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Lati ini, merupakan perusahaan konsorsium. Antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, Indonesia Power (IP) dan Pusaka Jaya Baru (PJB). Di mana saham Pemkab Berau di PT IPB sebesar 49,48 persen, kemudian Indonesia Power 46,53 persen, dan Pusaka Jaya Baru sebesar 3,99 persen. Dengan demikian, pembagian dividen harus dibagi tiga, sesuai persentase nilai saham masing-masing perusahaan. “Otomatis terbagi tiga, tapi kontribusi ke pemasukan daerah dalam beberapa tahun terakhir saya kira sudah cukup besar,” ujarnya kepada Disway, Kamis (18/3). Disebutkan Najemuddin, PT IPB pada tahun 2015-2017 membukukan laba lebih dari Rp 10 miliar, dengan kontribusi ke Pemkab Berau dalam tiga tahun tersebut sekira Rp 800 juta hingga Rp 1,3 miliar. Tak berjalan mulus, di tahun 2018, pihaknya memang mengalami kerugian yang cukup besar, sehingga tidak ada dividen yang dibagikan. Total kerugian mencapai Rp 14 miliar.(selengkapnya lihat grafis) Itu terjadi lantaran gagalnya proyek pembangkit listrik unit 4. Seperti diketahui, proyek unit 4 tersebut bermasalah, karena terjadi tindak pidana korupsi yang melibatkan direktur utama sebelumnya. Apalagi, proyek pembangkit itu harus menggunakan pinjaman dari bank dan hingga saat ini IPB harus menyicilnya. “Pengajuan utang banknya sekira Rp 60 miliar, tapi hanya sekira Rp 40 miliar yang terealisasi. Dan kita dirugikan sekira Rp 14 miliar karena kasus itu,” jelasnya. Jadi, angka pasti total pinjaman adalah Rp 43,54 miliar, saldo pokok atau sisa utang kini Rp 10,68 miliar, ditambah saldo bunga Rp 1,3 miliar. Di tahun 2019, IPB mulai meraih laba meski tidak besar, yakni sekira Rp 7 miliar. Namun tetap bisa membagikan dividen yang sama besarnya dengan tahun 2017 ke Pemkab Berau, maupun dengan dua perusahaan lainnya. Najemuddin menyebut, ada kekeliruan dari data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang sebelumnya telah dirilis dan diterbitkan. Terutama dividen pada tahun 2019 yang dibayarkan di tahun 2020. Bukan berarti pihaknya tidak mencapai target, melainkan setoran dividen baru disetor penuh di Januari 2021. Ditanya dividen tahun 2020, pihaknya belum menyebut secara rinci. Namun dipastikannya, bahwa laba bersih mengalami kenaikan lagi di kisaran Rp 10 miliar. Otomatis, dividen akan lebih besar lagi. Yang akan disetorkan di tahun 2021. “Kuncinya di para pemegang saham, kalau ingin dividennya besar dibahas di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) nanti,”tegasnya. Kembali naiknya laba, menurut Najemuddin, tidak terlepas dari upaya-upaya efisiensi yang dilakukannya. Terutama dari sisi operasional perusahaan. Di tambah harga jual listrik ke PT PLN berhasil dinaikkan dari angka kisaran Rp 787 per kWh -nya, kini mencapai Rp 836,5 per kWh. “Kenaikan harga baru ini benar-benar terealisasi, meski dari pengajuan kita di angka Rp 993,20 per kWh,” ujarnya. Menanggapi soal Bupati Berau Sri Juniarsih, yang bakal mengevaluasi kinerja maupun kontribusi perusda, menurut Najemuddin tidak masalah. “Kami siap saja terkait itu, yang jelas kami berupaya semaksimal mungkin memberikan yang terbaik untuk Berau,”pungkasnya. Diberitakan sebelumnya, kontribusi Perusahaan Daerah (Perusda) yang rendah menjadi perhatian Bupati Berau, Sri Juniarsih. Diketahui, ada tiga perusda di Bumi Batiwakkal, seperti Perusahaan Air Minum Batiwakkal, PT Indo Pusaka Berau dan Hutan Sanggam Labanan Lestari (HSLL). “Ini tentu akan menjadi fokus kami kedepannya, bagaimana caranya agar kontribusi perusda ini dapat meningkat dari tahun-tahun sebelumnya,” kata Sri Juniarsih, Rabu (17/3), usai Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Teluk Bayur. Lanjutnya, dalam waktu dekat, berencana menggelar rapat koordinasi dengan direksi ketiga perusda tersebut. Itu dilakukan, sebagai upaya mendongkrak laba atau keuntungan masing-masing perusahaan, agar dapat mencapai target yang dibebankan pemerintah daerah. “Tentu itu akan kami lakukan. Dan pasti, akan ada evaluasi mengenai kontribusi mereka untuk daerah,” jelasnya. Berdasarkan pengamatannya, sejauh ini kontribusi dari perusahaan air minum cukup bagus, begitu juga dengan PT IPB. Hanya kata dia, untuk HSLL masih terbilang rendah. “Yang saya ketahui, HSLL ini yang memang paling sedikit dividennya. Tapi saya belum meninjau lebih dalam lagi, masih penilaian normatif saya saja. Tapi nanti akan dikoordinasikan lebih lanjut,” tuturnya. Diberitakan sebelumnya, Bumi Batiwakkal, punya tiga perusahaan daerah (Perusda) yang berkontribusi ke kas daerah. Perumda Air Minum Batiwakkal dan Indo Pusaka Berau (IPB), besar kontribusinya dalam beberapa tahun terakhir, sementara dividen paling kecil adalah Hutan Sanggam Labanan Lestari (HSLL).

Sumber: