Lawan COVID-19, 3 M Tak Lagi Cukup

OLEH: NURUDIN*

Jika tidak ada kebijakan yang revolusioner, perkembangan pandemi COVID-19 akan menjadi tsunami wabah. Dalam bulan-bulan mendatang, bangsa ini bisa menghadapi gelombang perkembangan virus ini yang tak diduga sebelumnya. Wabah tak bisa ditangani secara tunggal. Semuanya membutuhkan kerja sama antar pihak.

Asumsi di atas bisa jadi ada benarnya. Ada beberapa alasan yang melatarbelakanginya. Pertama, perkembangan virus ini belum ada tanda-tanda akan menurun. Kedua, banyak rumah sakit yang sudah kedodoran dalam menampung pasien yang terinfeksi. Ketiga, disiplin masyarakat yang kian kendor. Keempat, tak ada kebijakan baru, tegas dan konkret terkait penanganan wabah. Apakah asumsi-asumsi di atas ada dasarnya? Kita bisa melihat apa yang tersaji di media massa akhir-akhir ini. Seandainya seseorang mempunyai jaringan media sosial (Twitter, Instagram, WhatsApp, Facebook) pun, informasinya tak jauh berbeda. Isi dari informasi yang beredar terkait dengan orang-orang di sekitar kita yang terkena virus, meninggal atau kabar lain terkait dengannya semakin meningkat. Tentu saja kenyataan di atas tak lantas membuat kita pasrah dengan keadaan. Pandemi ini gejala global. Sehingga penanganannya harus terintegrasi. Ia juga sudah menjadi wabah. Bukan lagi milik individu. Tetapi bersama-sama. Maka perlu ada kebijakan yang integral terkait dengannya.

IMBAUAN BELAKA

Kita ambil salah satu kampanye yang selama ini dikemukakan pemerintah: 3 M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan). Kampanye ini tentu baik sekali. Tetapi tidak efektif dalam pelaksanaannya di masyarakat. Memang ada sebagian yang secara sadar melakukannya. Tetapi kebanyakan orang justru menganggap kampanye itu seperti angin lalu. Jika sudah demikian, apa yang harus dilakukan? Tentu saja ada banyak cara untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tulisan ini pun hanya satu di antara banyak sudut pandang yang bisa dilakukan. Sebenarnya, kebijakan 3 M itu menjadikan masyarakat hanya sebagai objek dan faktor penentu penyelesaian pandemi COVID-19. Padahal sejatinya masalah juga sangat tergantung dengan kebijakan pemerintah. Tetapi itu soal lain. Kebijakan yang tidak tegas akan menghasilkan disiplin masyarakat yang tidak patuh pula. Tulisan ini akan menyoroti sisi masyarakatnya. Terkait kampanye 3 M. Kampanye 3 M bukan tidak baik. Hanya tidak efektif. Untuk tak mengatakan sia-sia.  Sebab, masyarakat kita saat ini sudah telanjur bosan dan melihat ketidakseriusan kebijakan pemerintah. Dalam menangani pandemi. Pemerintah terlalu seremonial dalam menangani pandemi, penuh janji-janji seperti mimpi di siang bolong, elite politik sibuk dengan kekuasaan dan masukan-masukan masyarakat terkait penyelesaian pandemi tidak banyak diperhatikan. Akhirnya, masyarakat menganggap bahwa dirinya juga tak penting untuk mematuhi imbauan pemerintah tersebut. Sebagaimana kita tahu, masyarakat kita saja saat ada sanksi tegas dan nyata banyak yang melanggar. Apalagi hanya sekadar imbauan. Hal demikian hampir sama persis dengan perdebatan antara mudik dan pulang kampung menjelang Lebaran tahun 2020. Bahkan Presiden Jokowi menjelaskan perbedaan antara mudik dan pulang kampung. Perdebatan itu berujung kesimpulan di masyarakat bahwa ketika mereka meninggalkan kota untuk kembali ke daerahnya masing-masing tidak dilarang.  Bukankah di tengah bencana virus ini wacana mudik dan pulang kampung menjadi buah simalakama? Bukan usaha menekan bagaimana caranya virus itu tidak menyebar dengan melarang. Sementara mereka kembali ke desa. Tetapi pemerintah justru sibuk dengan wacana. Akhinya, virus menyebar. Tak bisa dikendalikan. Karena para pekerja di kota yang pulang ke desanya tak bebas dari virus. Apa yang kita saksikan saat ini juga buah dari kebijakan yang tidak tegas tersebut. Sekarang semua sudah telanjur. Virus sudah menyebar ke mana-mana. Bahkan semua provinsi di Indonesia sudah terkena wabah ini. Apakah kita tidak bisa mengambil pelajaran dari yang sudah dilakukan pada tahun-tahun kemarin? Ini pertanyaan penting dan menggugah kesadaran banyak pihak. Kampanye 3 M memang hars terus digalakkan. Namun 3 M tidak saja cukup. Karena kita memutuhkan 5 M (memakai masker,menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas dan interaksi serta menghindari kerumunan). Kampanye hidup sehat terkait pandemi harus menuju ke 5 M di atas. Apakah dengan kampanye saja sudah cukup? Kampanye tidak lagi cukup jika hanya sekadar imbauan. Hal demikian akan sama nasibnya dengan kampanye 3 M. Kesadaran memang muncul di sebagian masyarakat. Tetapi kebanyakan tidak disiplin.

HARUS TEGAS

Tak ada cara lain kecuali harus ada sanksi tegas dan nyata dari aparat negara. Kenapa? Mereka memang bertugas untuk itu. Mereka didukung oleh dana yang cukup dan aturan yang bisa dijadikan alat untuk memberikan sanksi. Sebab tanpa itu semua, imbauan tinggal imbauan. Pelanggaran akan jalan terus. Tipe masyarakat Indonesia adalah kebanyakan mereka akan mengikuti dan patuh jika para pimpinannya juga menunjukkan teladan ke arah itu. Mengapa masyarakat selama ini tidak patuh? Bisa jadi para pemimpinnya sibuk dengan kepentingannya sendiri. Dengan kebijakannya yang berkaitan dengan kekuasaan politik. Sementara terbuka peluang bagi masyarakat untuk menjadi korban kebijakannya. Penulis yakin, masyarakat kita adalah masyarakat yang patuh. Menjadi masalah jika mereka sudah enggan mematuhi imbauan pemerintah. Karena minimnya kepercayaan pada para elite politiknya. Saatnya ada kebijakan revolusioner terkait pandemi COVID-19 ini. Apa yang dilakukan pemerintah selama ini tidak salah. Hanya perlu kebijakan lebih konkret dan  tegas. (*Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur)

Sumber: