Pembangunan dan Kebudayaan

OLEH: ASHAN PUTRA*

Kegagalan pembangunan daerah disebabkan oleh penyusunan program-program yang tidak prioritas. Sejatinya hal itu akan menuai kritik dari kalangan intelektual di berbagai golongan.

Salah satu hal yang banyak digarisbawahi adalah tentang urgensi pembangunan yang tidak selaras dengan kebudayaan. Tempat di mana pembangunan itu dilaksanakan. Hal yang sama pula dikemukakan oleh Galtung dalam tesisnya, saat ini kebudayaan diakomodir dalam kerangka pembangunan. Dengan sendirinya akan hadir konsensus. Hal itu akan melahirkan perspektif pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seperti infrastruktur penghubung antara kecamatan satu dengan kecamatan yang lain ataupun desa satu ke desa yang lain. Karena aspek itu merupakan salah satu indikator dari keberhasilan daerah untuk menghadirkan kemaslahatan umat secara universal. Serta strategi pemasaran produksi pangan di setiap desa-desa terpencil. Untuk mendongkrak perekonomian di tingkat desa. Bahkan hal itu sangat berpengaruh besar terhadap APBD. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur beserta DPRD harus menelaah RKPD Kutim tahun 2020 lalu sebagai kerangka dasar. Dalam menyusun RPJMD di tahun yang akan datang. Hari ini kita bisa melihat bahwa RKPD itu hanyalah sebatas penguguran syarat administrasi di tataran birokrasi tingkat daerah. Bukan menjadi acuan konkret dalam memfokuskan arah pembangunan dari berbagai sektor di Kutim. Baik itu yang bersifat jangka panjang, menengah, ataupun jangka pendek. Oleh karna itu, pihak legislatif (DPRD) harus betul-betul mengkaji beberapa sektor yang menjadi kebutuhan masyarakat umum. Sebelum menetapkan RKPD dari bupati dan wakil bupati terpilih. Supaya nanti hasil-hasil dari Musrenbang tingkat desa, kecamatan dan kabupaten dapat terealisasi. Sesuai dengan visi serta misi bupati dan wakil bupati pada saat mencalonkan diri di Pilkada yang baru saja usai beberapa pekan lalu. Sehingga Rencana Kerja (Renja) pemerintah daerah tidak jauh panggang dari api. Karena itu, substansi pembangunan pada setiap tingkatan dalam suatu daerah bisa diraih. Berangkat dari hal itu, HMI akan tetap selalu mengawal kebijakan-kebijakan eksekutif maupun legislatif. Dalam menghadirkan konsep pemerataan di setiap sektor. (*Ketua Umum HMI Cabang Sangatta)

Sumber: