3 Daerah di Kaltim Pakai SIPD Tahun Depan, Jamin APBD Transparan

Hal itu diucapkan oleh Akademisi Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah. Menurutnya, APBD bukan hal yang harus  dirahasiakan lagi. Maka ia menyambut baik jika ada inisiatif dari pemerintah daerah untuk terbuka. Hanya saja ia ingin agar benar-benar terbuka dan bisa diakses publik dengan mudah.

"Iya, anggaran kan memang wajib dikelola secara terbuka dan transparan. Jangan nanti malah dilakukan setengah hati," ujar dosen Fakultas Hukum Unmul ini.

Menurutnya, bisa saja pemkab/kot hanya menampilkan gambaran besar dari pagu anggaran saja. Sementara untuk proses penyusunan, datangnya usulan program tidak dilihatkan. Karena itu, menurutnya, penting untuk memastikan bagaimana desain sistem informasinya.

"Misalnya sistem informasi anggaran berbasis elektronik, baik e-planning maupun e-budgeting. Itu mesti didorong penggunaannya," bebernya.

Jika tidak seperti itu, bukan tak mungkin anggaran siluman tetap berkeliaran. Tentunya untuk menguntungkan beberapa pihak saja. Akhirnya yang dirugikan masyarakat, karena tidak sesuai dengan kebutuhan dari rakyat akar rumput. Hal seperti ini menurutnya berkaitan erat dengan masalah politik.

"Biasanya disebut program siluman. Tiba-tiba muncul tanpa pernah direncanakan sebelumnya. Program siluman ini kerap kali dimainkan oleh elit politik," ujarnya.

Sehingga masyarakat tidak boleh tinggal diam terkait masalah ini. Perlu ada dorongan kuat agar APBD benar-benar bisa transparan.

Publik termasuk pers perlu mendorong pembahasan anggaran yang terbuka dan transparan. Sementara pemerintah juga harus berani untuk terbuka terkait pembiayaan APBD.

"Bahkan tiap OPD harus wajib menayangkan jumlah anggaran yang terpakai dan tersisa. Sehingga bisa diketahui kinerja mereka selama satu tahun anggaran," tandasnya. (ava)

Sumber: