3 Daerah di Kaltim Pakai SIPD Tahun Depan, Jamin APBD Transparan

"Terutama terkait pengadaan barang dan jasa. Kutim bahkan baru saja memiliki pengalaman buruk terkait hal itu," ungkapnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim, Irawansyah mengatakan, pemkab siap untuk menjalankan sistem transparansi anggaran tersebut. Bahkan untuk APBD tahun depan, Kutim sudah mulai menerapkan SIPD. Apalagi program itu merupakan arahan dari Kementerian Dalam Negeri.

"Semuanya nanti akan masuk sistem dan akan lebih terarah," ujar Irawansyah.

Pemkab juga akan menindaklanjuti arahan KPK mengenai perbaikan di beberapa aspek. Langkah pertama yang diambil adalah perbaikan data-data yang belum masuk ke beberapa organisasi perangkat daerah (OPD). Untuk selanjutnya akan disinkronkan.

"Seperti pelaporan dan data-data bansos maupun bantuan desa. Tentu kami akan tindaklanjuti. Selama dua bulan ini akan ada peningkatan," yakinnya.

Terkait sengkarut tata kelola keuangan di Kutim. Irawansyah menyebut bahwa masalah kurang komunikasi dalam pelaporan saja yang membuat banyak temuan. Terutama yang kaitannya dengan penanganan korupsi.

"Kemarin mereka turun malakukan monitoring ke Kutim dan memberikan arahan untuk melihat sejauh mana tindak lanjut dari program aksi pencegahan yang telah disusun KPK utamanya di delapan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang sesuai area intervensi mereka," tandasnya.

*

KUKAR

Sistem e-budgeting sendiri bukan barang baru bagi Pemda Kukar. Mereka sudah menerapkan sejak beberapa tahun ke belakang. Menggunakan Sistem Informasi Elektronik Daerah (SIED). Sistem ini beberapa kali dilakukan perbaikan. Hingga dua tahun terakhir diklaim sudah sempurna.

"(Penerapan) sebenarnya sudah lama, melalui beberapa kali pembaharuan," ujar Kepala Bappeda Kukar Wiyono pada Disway Kaltim, Senin (9/11/2020).

SIED ala Pemkab Kukar ini dipastikan akan berakhir tahun ini. Karena tahun depan akan beralih ke SIPD. Mengikuti arahan Mendagri. Agar selaras dengan sistem yang digunakan daerah lain di seluruh Indonesia.

"Secara umum mirip dengan e-budgeting yang ada di Kukar," lanjut Wiyono.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono menjelaskan. Dengan penerapan e-budgeting yang ada sekarang sudah cukup membantu. Dalam hal penganggaran, dan terintegrasi ke semua OPD.

Tujuannya, agar sistem keuangan tiap OPD bisa lebih tertib dan mudah dipantau. Sehingga mudah dikoordinasikan.

"Mudah dipantau pimpinan, ke depannya masyarakat (juga) bisa mengakses," jelas Sunggono.

Sumber: