Tuai Pro dan Kontra, Lokasi Ibu Kota Negara Ancam Teluk Balikpapan

Merah Johansyah (Istimewa) Samarinda, DiswayKaltim.com - Pro dan kontra terjadi paska keputusan Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota negara ke Kaltim. Keputusan itu menuai respon negatif dari aktivis lingkungan. Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah mengatakan, sejak Jokowi mengumumkan rencana pemindahan IKN, tidak diikuti dengan publikasi kajian ilmiah. Kata dia, kajian tersebut bukan saja soal besaran anggaran yang disiapkan untuk IKN. Namun juga memuat beban lingkungan dan budaya masyarakat jika terjadi eksodus sekitar satu juta orang ke Kaltim. “Rencana pemindahan ibu kota jelas serampangan dan bisa jadi hanya ambisi satu orang,” katanya. Dia menduga, pemindahan IKN hanya akan menguntungkan pemilik konsesi pertambangan batu bara dan penguasa lahan skala besar di Kaltim. Merujuk data Jatam Kaltim, terdapat 1.190 izin usaha pertambangan (IUP) di Kaltim. Jika diurai, terdapat 625 izin di Kutai Kartanegara (Kukar). Dinamisator Jatam Kaltim, Pradarma Rupang mengungkapkan, rencana ini diduga menguntungkan Hashim Djojohadikusumo. Pasalnya, adik kandung Prabowo Subianto itu menguasai ribuan hektare lahan di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU). “Pemindahan ibu kota ini tidak lebih dari kompensasi politik atau bagi-bagi proyek paska pilpres,” ujarnya. Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati mengatakan, pemindahan IKN akan merampas ruang hidup masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup dari sumber daya kelautan dan perikanan di Teluk Balikpapan. “Selain telah menjadi jalur lalu lintas kapal-kapal tongkang batu bara, Teluk Balikpapan akan dijadikan satu-satunya jalur logistik untuk kebutuhan pembangunan ibu kota baru,” tegas Susan. Zenzi Suhadi kepala Departemen Advokasi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menegaskan, dari banyak masalah utama yang harus diselesaikan pemerintah, pemindahan IKN berada di daftar terbawah. Di Jakarta, polusi udara sudah memasuki level mengerikan. Menurut dia pemerintah seharusnya fokus menyelesaikan masalah tersebut. “Jakarta mengalami krisis lingkungan seperti air tanah yang berkurang, kemacetan dan polusi. Justru di sini letak kepemimpinan Jokowi diuji. Apakah ikut bertanggung jawab mencari solusinya atau malah lari memindahkan ibu kota,” ucap Zenzi. Dia menegaskan, kondisi Kaltim justru memprihatinkan. Sebagian besar wilayah provinsi ini telah dijadikan konsesi pertambangan, perkebunan sawit dan izin kehutanan. Hanya sebagian kecil yang dijadikan hutan lindung. “Beban lingkungan yang ditanggung Kaltim justru sama besarnya dengan yang ditanggung Jakarta,” tegasnya. (qn/boy)

Sumber: