KAHMI Menggali Solusi untuk Negeri

Sebagai suatu entitas elemen bangsa, kehadiran Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) pada 17 September 1966 mempunyai tanggung jawab besar dalam menjamin kelangsungan, keutuhan, kedaulatan, kemajuan bangsa dan negara Indonesia tercinta ini. Serta perwujudan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk itu, KAHMI secara organisatoris harus mampu dan tampil di garis terdepan. Melalui konsep dan tindakan kongkret terhadap permasalahan kekinian: kedaerahan dan kebangsaan.

Hadirnya KAHMI diharapkan terus menjaga nilai keislaman sebagai dasar ketauhidan hablumminallah dan hablumminannas; nilai keindonesiaan sebagai tanggung jawab menjadi WNI yang wajib menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI, persatuan dan kesatuan bangsa, serta keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk tetap menjaga nilai-nilai tersebut, KAHMI harus memiliki nilai kecendikiawanan yang senantiasa mendasarkan kepada kebenaran, ilmu pengetahuan, kejujuran dan ketulusan serta rasa tanggung jawab untuk menghasilkan karya-karya inovatif yang bermanfaat bagi kemajuan dan kemaslahatan umat manusia.

Saat ini, bangsa Indonesia masih dilanda pandemi COVID-19. Segala cara untuk menghentikan penyebaran virus ini sudah diupayakan oleh negara. Tantangan saat ini mengubah prilaku dan cara hidup bersosial masyarakat bukanlah perkara mudah. Namun sudah harus menjadi tuntutan dan penekanan. Bahkan new normal yang dibuka untuk mengembalikan kehidupan sosial ternyata bukan membuat kita semakin waspada. Tetapi malah membuat kita lalai.

Pandemi yang tak kasat mata ini masih dianggap sebagian masyarakat sebagai halusinasi. Padahal ribuan korban berjatuhan. Terpapar karenanya. Sendi-sendi kehidupan masyarakat terganggu. Bukan hanya Indonesia. Namun dunia. Perekonomian juga terguncang.

Karena itu, KAHMI dituntut untuk memberikan edukasi dan informasi yang tepat di tengah maraknya informasi yang kadang menyesatkan. COVID-19 adalah musuh bersama kita hari ini. Melalui kerja sama dan keyakinan atas usaha bersama, pandemi ini akan bisa kita lewati.

Di tengah pandemi yang masih menghantui bangsa ini, ternyata dalam waktu dekat kita akan dihadapkan pada perhelatan pesta demokrasi serentak untuk memiliki kepala daerah di tingkat gubernur dan bupati/wali kota. Tak ketinggalan untuk Kota Balikpapan.

Hiruk pikuk pilkada tersebut menjadi catatan penting untuk kita. Di mana biasanya dalam memobilisasi kegiatan kampanye di saat normal menghadirkan masyarakat. Kini kegiatan serupa dipastikan tidak terjadi. Selain sangat riskan terpapar COVID-19, gesekan sosial di akar rumput harus dihindari.

Sebagai warga negara dan insan cendekia, KAHMI memiliki kewajiban untuk turut membangun bangsa dan negara. KAHMI berkewajiban untuk menjaga dan merawat daerah ini. Sebagai muslim, KAHMI berkewajiban menegakkan amal makruf nahi munkar. Termasuk dalam politik.

Tetapi, politik KAHMI bukan politik praktis. Melainkan politik moral yang menekankan pada nilai. Di mana nilai-nilai keluhuran yang menjunjung tinggi pada kepentingan yang lebih besar menjadi prioritas utama yang harus diselamatkan oleh KAHMI dan masyarakat. KAHMI harus hadir menyosialisasikan dan menebar kedamaian pada masyarakat luas. Pilkada bukanlah fokus utama yang mendapatkan porsi lebih untuk menguras daya pikir dan kerja kita. Namun bagaimana kehidupan sosial dan ekonomi saat ini harus dapat kembali berjalan normal.

Dalam setiap perhelatan pilkada, tak dimungkiri ancaman “keterbelahan” terjadi. Berbagai macam ujaran kebencian, berita hoaks dan informasi yang mengandung unsur sara yang dijumpai di media sosial, cukup mengkhawatirkan kelangsungan kota ini. Pengalaman telah membuktikan, bagaiamana hingga kini pemilihan-pemilihan seperti itu masih menjadi momok mengkhawatirkan, yang mengancam disintegritas kebangsaan.

Dalam hal ini KAHMI perlu mengambil peran untuk turut membantu bangsa dan negara mencari akar persoalan dan memberikan solusi konkretnya: apakah masyarakat kota ini sudah berubah menjadi bangsa intoleran, yang tidak lagi menghargai sopan santun, budaya dan nilai-nilai agama?

KAHMI harus mampu menjadi perekat dari mozaik-mozaik yang terpecah hanya karena beda pilihan dan warna. Menyadarkan pada seganap masyarakat luas, pilkada bukanlah tujuan akhir dari sebuah demokrasi. Ia hanya sebagian dari cara pilihan-pilihan yang telah disepakati dan belum tentu tepat. Namun harus kita hargai. Yang utama dari semua demokrasi yang hendak tercapai adalah penghargaan pada hak-hak pihak lain. Namun tetap terbingkai dalam keberlangsungan kondusifitas bermasyarakat.

Untuk menjawab persoalan tersebut, penting bagi KAHMI untuk melakukan penguatan soliditas internal dengan membangun konsolidasi dan kesepahaman. Bahwa kondusifitas daerah adalah hal utama yang menjadi skala prioritas harus kita perjuangkan daripada kepentingan kolompok dan golongan. KAHMI menawarkan cara-cara elegan dan kesantunan dalam merebut simpati meraih dukungan.

Sumber: