Pemerintah Alihkan Anggaran Tidak Produktif untuk Program BLT

JAKARTA, NOMORSATUKALTIM - Pemerintah bakal menjalankan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2025.

Anggaran program BLT ini bersumber dari hasil efisiensi Anggaran, dengan cara mengalihkan pos belanja yang dinilai tidak produktif ke program yang langsung menyentuh masyarakat berpenghasilan rendah.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, kebijakan efisiensi anggaran telah menjadi strategi pemerintah dalam menjaga keseimbangan fiskal dan meningkatkan efektivitas belanja negara. 

“Dalam berbagai kesempatan kami sudah menjelaskan bahwa yang disebut dengan efisiensi itu adalah kita mengurangi belanja-belanja yang sekiranya tidak produktif, untuk kemudian itu bisa direalokasi ke kegiatan-kegiatan yang jauh lebih produktif,” ujarnya di Jakarta, Jumat,  17 Oktober 2025.

BACA JUGA: Prabowo Bakal 'Naturalisasi' Pimpinan BUMN, Demi Dongkrak Daya Saing dan Efisiensi

BACA JUGA: Seno Aji Tegaskan Efisiensi APBD 2026 Tak Akan Pangkas TPP Guru

Prasetyo menambahkan, dari hasil efisiensi tersebut, pemerintah dapat menyalurkan bantuan bagi masyarakat pada kelompok desil 1 hingga desil 4, yaitu kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah. 

“Pada saat akhir tahun kita evaluasi, ternyata kita memiliki kemampuan fiskal untuk merealokasi sehingga kita bisa membantu saudara-saudara kita di desil 1 dan desil 4,” jelasnya, dikutip Disway.id.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa tambahan anggaran BLT mencapai Rp30 triliun. 

Dana tersebut berasal dari hasil efisiensi dan realokasi anggaran pemerintah pusat. 

BACA JUGA: Dana Transfer Pusat ke Kaltim Tahun 2026 Hanya Rp2,49 Triliun, Pemprov Siapkan Langkah Efisiensi

BACA JUGA: Tahun Depan Pemkot Samarinda Berhemat: Rapat Cukup Minum Air Putih

“Rp30 triliun. (Dari) APBN, hasil efisiensi, realokasi anggaran,” kata Airlangga di Jakarta pada kesempatan yang sama.

Airlangga menjelaskan, BLT tambahan ini akan diterima oleh 35.046.783 penerima manfaat, di luar 16,5 juta penerima BLT reguler. Dengan asumsi satu keluarga penerima manfaat terdiri dari empat anggota, bantuan tersebut berpotensi menjangkau 140 juta penduduk. 

Sumber: