Bankaltimtara

Prabowo Bakal 'Naturalisasi' Pimpinan BUMN, Demi Dongkrak Daya Saing dan Efisiensi

Prabowo Bakal 'Naturalisasi' Pimpinan BUMN, Demi Dongkrak Daya Saing dan Efisiensi

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan perubahan regulasi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang membuka peluang bagi ekspatriat atau warga negara asing (WNA) untuk menempati posisi pimpinan dalam BUMN.-(Foto/ Dok. Setpres)-

JAKARTA, NOMORSATUKALTIM — Presiden Prabowo Subianto resmi membuka peluang bagi warga negara asing (WNA) untuk menduduki jabatan pimpinan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Kebijakan ini menjadi bagian dari reformasi besar-besaran yang tengah dijalankan pemerintah dalam upaya meningkatkan daya saing dan efisiensi perusahaan milik negara.

Langkah tersebut diungkapkan langsung oleh Prabowo dalam Forbes Global CEO Conference 2025 yang digelar di St. Regis, Rabu, 15 Oktober 2025.

“Saya telah mengubah regulasi. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia, bisa memimpin BUMN kami,” ujar Prabowo dalam dialog bersama Chairman Forbes Media, Steve Forbes.

BACA JUGA: Relawan Bakti BUMN Hadirkan Layanan Kesehatan dan Ketahanan Pangan di Paser

BACA JUGA: Danantara Pangkas Jumlah BUMN, UMKM Jadi Mitra Strategis Ekosistem Baru

Menurut Prabowo, keputusan ini selaras dengan visinya untuk membawa manajemen BUMN ke standar global. 

Ia mencontohkan BPI Danantara, lembaga investasi negara yang dibentuk untuk mengelola restrukturisasi BUMN dan memperluas ekspansi bisnis ke tingkat internasional.

“Kalian bisa cari otak-otak terbaik, talenta-talenta terbaik,” ucapnya, dikutip Disway.id.

Mantan Menteri Pertahanan itu menambahkan, reformasi BUMN juga mencakup rasionalisasi jumlah perusahaan negara yang dinilai terlalu banyak dan tidak efisien.

BACA JUGA: Koperasi Merah Putih di Balikpapan Jalankan Tahap Kedua, Jajaki Kemitraan dengan BUMN

BACA JUGA: Angka Kredit Bermasalah Rendah, Pemkab Kukar Bakal Suntik Modal ke Bankaltimtara Tahun Depan

“Saya sudah memberikan arahan kepada pimpinan Danantara untuk merasionalisasi semuanya, memangkas dari 1000 BUMN menjadi angka yang lebih rasional, mungkin 200, atau 230, 240, dan kemudian menjalankannya dengan standar internasional,” kata Prabowo.

Kebijakan ini, menurutnya, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan hasil usaha BUMN yang selama ini masih dianggap kurang optimal dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: disway.id

Berita Terkait