Filsafat dalam Pelayanan Publik

Pelayanan yang diskriminatif, berbelit-belit, atau sarat dengan praktik korupsi akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Sebaliknya, pelayanan yang cepat, adil, dan berkualitas akan memperkuat legitimasi pemerintah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Secara aksiologis, pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjamin keadilan sosial, membangun kepercayaan publik terhadap negara, dan melindungi hak asasi warga negara.

Pelayanan kepada masyarakat bukan sekedar melayani, namun harus menitikberatkan kepada moral dan etika sehingga harus menjunjung nilai keadilan, keterbukaan, akuntabilitas, dan kemanusiaan.

Masyarakat wajib diberikan kemudahan dan transparansi dalam pelayanan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

Ada beberapa nilai utama yang harus menjadi pedoman aparatur publik, diantaranya:

- Transparansi: pelayanan yang terbuka dan mudah diakses sebagaimana prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.

- Akuntabilitas: pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga masyarakat dapat percaya akan layanan publik.

- Efisiensi & efektivitas: pelayanan yang cepat, tepat, dan murah serta bermanfaat.

- Keadilan: layanan kepada masyarakat tanpa pandang bulu dan diskriminasi, khususnya bagi penyandang disabilitas.

- Humanisme: menempatkan masyarakat sebagai tujuan utama, bukan sekadar objek birokrasi.

Dampak pelayanan dalam Sisi Aksiologis adalah sebuah pelayanan publik tidak boleh dipahami hanya sebagai prosedur administratif semata, tetapi juga sebagai amanah moral.

Aparatur publik harus sadar bahwa setiap keputusan dan tindakannya memengaruhi kehidupan banyak orang.

Filsafat dan Tantangan Pelayanan Publik Modern

Relevansi Filsafat dalam Pelayanan Publik diharapkan menjadi pemikiran bagi Pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, apalagi filsafat dengan tantangannya dalam pelayanan publik di era digitalisasi saat ini.

Sumber: