Fasilitas Penyandang Disabilitas di Tempat Pelayanan Publik Mahulu Minim

MAHULU, NOMORSATUKALTIM- Perhatian pemerintah daerah terhadap pemenuhan fasilitas bagi para penyandang disabilitas di wilayah Kabupaten Mahulu masih belum kelihatan.

Ketua Penyandang Disabilitas Mahulu, Agus Mereng mengatakan, selama ini pihaknya kerap menyampaikan hal itu dengan harapan fasilitas bagi penyandang disabilitas dapat disediakan di tempat pelayanan publik, seperti kantor pemerintah dan tempat pelayanan kesehatan.

Namun fakta di lapangan, sampai hari ini belum ada ketersediaan fasilitas sebagaimana yang dibutuhkan.

“Saat ini saya lihat belum ada (fasilitas). Saya dulu beberapa kali menyampaikan itu di forum rapat terkait dengan fasilitas disabilitas. Kami harapkan agar fasilitas itu bisa disediakan seperti di rumah sakit, atau di kantor pemerintahan juga seperti itu. Karena itu ada undang-undangnya,” ujar Mereng, Selasa, 5 Mei 2026.

Meski tak disebutkan data keseluruhan penyandang disabilitas, namun ia mengakui di setiap kecamatan pasti dan meskipun jenis disabilitas yang sandang berbeda-beda.

BACA JUGA: Wacana Kenaikan Tarif Travel, Dishub Mahulu Tegaskan Belum Terima Usulan Resmi

BACA JUGA: Guru PAUD Swasta di Mahulu Harap Harap Cemas, Pemkab Tak Bisa Lagi Bayar Gaji Pakai APBD

Selain itu, ia juga menyoroti persoalan yang kerap mempekerjakan anak di bawah umur. Ia menilai tindakan tersebut sebenarnya melanggar hak anak.

Namun karena kondisi ekonomi keluarga terpaksa anak di bawah umur ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Fenomena ini, kata dia, diperlukan perhatian serius pemerintah, sehingga tidak menjadi kebiasaan buruk di tengah masyarakat.

Diketahui, saat ini Pemkab Mahulu tengah berupaya untuk memenuhi persyaratan kabupaten layak anak. Sebab dari 10 kabupaten/kota di Kaltim, hanya Mahulu yang belum mendapat predikat tersebut.

BACA JUGA: Pemkab Mahulu Komitmen Kejar Predikat Kabupaten Layak Anak

BACA JUGA: Dinsos Mahulu Kejar Target Pemenuhan Status Kabupaten Layak Anak

Bupati Mahulu, Angela Idang Belawan mengklaim bahwa beberapa persyaratan yang diperlukan sebenarnya sudah dipenuhi melalui upaya yang dilakukan dinas terkait.

Sumber: