Kaltim Raih Penghargaan Provinsi Teraktif dalam Pembinaan SPM Awards

JAKARTA, NOMORSATUKALTIM – Provinsi Kalimantan Timur kembali mencatat prestasi membanggakan di tingkat nasional.

Dalam ajang SPM Awards 2025 yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kaltim dinobatkan sebagai Provinsi Teraktif dalam Pembinaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kepada pemerintah kabupaten dan kota.

Penghargaan diserahkan langsung Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, kepada Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud, di Gedung Serbaguna Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Jakarta, Jumat (23/5/2025).

“SPM bukan sekadar formalitas anggaran, ini adalah kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat. Jika pelayanan dasar tidak terpenuhi, maka kontrak itu bisa dianggap putus,” tegas Mendagri Tito dalam pernyataan resmi.

BACA JUGA: BMKG: Curah Hujan Tinggi Ancam Beberapa Wilayah Kaltim Akhir Mei 2025

Ia memberikan apresiasi khusus kepada Gubernur Rudy Mas'ud yang dinilai cepat memahami esensi dan urgensi penerapan SPM di daerah. Latar belakang Rudy sebagai mantan anggota DPR RI dinilai memperkuat kepeduliannya terhadap isu pelayanan publik.

“Gubernur Rudy Mas'ud sangat memahami pentingnya pelayanan dasar. Ini tercermin dalam pembinaan yang aktif dan berkesinambungan kepada kabupaten dan kota di Kaltim,” kata Tito.

Gubernur Rudy Mas'ud menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Ia menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kaltim.

“Alhamdulillah. Ini buah dari kerja tim yang luar biasa. Ke depan, pelayanan publik di Kalimantan Timur akan terus diperkuat dan dikembangkan,” ujarnya.

Selain Pemprov Kaltim, Kota Balikpapan juga menerima penghargaan di kategori daerah regional Kalimantan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan dasar tak hanya terjadi di tingkat provinsi, tetapi juga menjangkau level kota.

BACA JUGA: Kaltim Pimpin Penyaluran Kredit di Kalimantan, Pertumbuhan Tertinggi Capai 12,42 Persen

 

SPM Awards merupakan ajang penghargaan tahunan yang digelar oleh Kemendagri sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang konsisten menerapkan enam jenis pelayanan dasar: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan sosial. (*)

 

Sumber: