Cegah Krisis Ekologi, Pemkab Kutai Timur Rancang Aturan Perlindungan Lingkungan

“Isi dokumen ini mencakup pengendalian pencemaran, pengelolaan sumber daya alam, mitigasi bencana ekologis, hingga penguatan kelembagaan. Semua itu diarahkan untuk mencegah Kutim mengalami krisis ekologi di masa depan,” jelas Aji.

Ia juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan aturan ini. 

BACA JUGA: Perak Kutim soal Polemik Mutasi Sekwan: Sudahlah, Hentikan Kisruh Ini!

BACA JUGA: Ketua DPRD Kutim Desak Kepastian Dana Transfer, Ingatkan Bahaya Kontrak Tanpa Anggaran

Menurutnya, regulasi yang lahir dari keterlibatan publik akan lebih tepat sasaran dan efektif dalam penerapannya.

Melalui forum konsultasi publik, berbagai isu lingkungan seperti kerusakan hutan, pencemaran sungai, hingga ancaman banjir perkotaan turut dibahas. 

Masukan dari masyarakat akan menjadi bahan penting dalam merumuskan pasal-pasal Raperda.

“Pembangunan harus tetap berjalan, tetapi jangan sampai mengorbankan keseimbangan ekosistem. Dengan RPPLH, kita ingin menciptakan arah pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan,” tambahnya.

BACA JUGA: Biaya Distribusi Tinggi, Pemkab Kutim Usulkan Penyesuaian HET Beras ke Pemprov

BACA JUGA: Wabup Kutim Jamin Revisi Perda Pajak dan Retribusi Daerah untuk Meringankan, Bukan Membebani Rakyat

Kutim sendiri dikenal sebagai daerah kaya sumber daya alam, namun juga rawan terhadap tekanan aktivitas industri, perkebunan, dan pertambangan. 

Karena itu, hadirnya Raperda ini dinilai mendesak untuk memastikan keseimbangan antara ekonomi dan ekologi.

Aji optimistis, jika regulasi ini berjalan efektif, maka Kutim tidak hanya bisa menekan risiko kerusakan alam, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Tujuan akhirnya adalah menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman bagi seluruh warga Kutim,” pungkasnya.

Sumber: