Fenomena Bendera One Piece, DPRD Kutim: Jangan Lebih Tinggi dari Bendera NKRI

KUTIM, NOMORSATUKALTIM - Fenomena pengibaran bendera One Piece yang identik dengan tokoh-tokoh bajak laut dalam serial anime asal Jepang itu turut menjadi sorotan menjelang peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

Bagi masyarakat, simbol ini menjadi metafora kritik terhadap ketimpangan sosial, kebijakan pemerintah kontroversial, dan ungkapan kekecewaan terhadap kemerdekaan yang belum sepenuhnya dirasakan.

Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi memberikan pandangannya terkait hal tersebut dan menegaskan pentingnya menjunjung tinggi simbol negara, khususnya bendera Merah Putih.

Jimmi menyampaikan, bahwa masyarakat sebaiknya tidak mengibarkan bendera apa pun yang lebih tinggi dari bendera Merah Putih. “Setidak-tidaknya jangan lebih tinggi daripada bendera NKRI. Karena itu kan simbol negara,” ujarnya.

BACA JUGA: Bendera One Piece Paling Dicari, Penjualan Atribut Kemerdekaan di Balikpapan Justru Merosot

Ia menekankan bahwa Merah Putih adalah lambang persatuan dan kedaulatan bangsa yang tidak boleh dikalahkan oleh simbol apa pun, termasuk simbol dari komunitas hiburan.

Meski demikian, Jimmi tidak mempersoalkan sepenuhnya pengibaran bendera komunitas seperti One Piece, selama masih dalam batas wajar.

Ia bahkan mengutip pandangan Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang menilai bahwa bendera komunitas seperti ini tidak berbeda dengan bendera suporter klub sepak bola, seperti Persija atau Persebaya.

“Menurut Gus Dur waktu itu, ya enggak ada larangan. Itu kan seperti bendera komunitas. Tapi yang paling utama adalah kesatuan NKRI, itu yang penting,” tegasnya.

BACA JUGA: Pemkot Minta Warga Balikpapan Tak Kibarkan Bendera One Piece, Pakar Hukum: Tak Langgar UU

Ia mengajak masyarakat untuk tetap menjadikan Bendera Merah Putih sebagai simbol tertinggi di tanah air.

Menanggapi fenomena ini yakni tren mengibarkan bendera sebagai bentuk kritik terhadap kinerja pemerintah, Jimmi menyatakan, bahwa kritik merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi.

“Pemerintah akan terus berupaya menjadi lebih baik. Kritik itu sebagai masukan, sebagai vitamin yang menyegarkan APBD dan memperkuat pondasi pemerintahan,” jelasnya.

Kapolres Kutim, AKBP Fauzan Arianto juga turut menyampaikan imbauan kepada masyarakat menjelang peringatan 17 Agustus 2025.

Sumber: