Kemiskinan di Kutim Capai 8,81 Persen Meski Ekonomi Tumbuh 9,82 Persen, BPS Ukur Pola Pengeluaran

KUTIM, NOMORSATUKALTIM - Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang mencapai 9,82 persen pada tahun 2024 ternyata belum sepenuhnya berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sebanyak 37,11 ribu warga Kutim masih berada di bawah garis kemiskinan.

Angka tersebut setara dengan 8,81 persen dari total jumlah penduduk per 5 Desember 2024. Garis kemiskinan yang digunakan sebagai patokan berada pada angka Rp753.332 per kapita per bulan.

Kepala BPS Kutim, Widiyantono menyatakan, bahwa data kemiskinan yang dihimpun tidak dihitung berdasarkan penghasilan masyarakat, melainkan dari pola pengeluaran.

“Kalau bicara penghasilan, masyarakat cenderung tidak jujur. Pengeluaran lebih akurat dan berbanding lurus dengan pendapatan,” ungkapnya, Senin 4 Agustus 2025.

BACA JUGA: Sensus Ekonomi 2026, BPS Kutim: Masyarakat Harus Jujur Berikan Data

BACA JUGA: Jumlah Pengangguran di Bontang Capai 6 Ribu Lebih, Disnaker Pertanyakan Data BPS

Ia menjelaskan, pendekatan ini dipilih untuk menghindari bias dalam data yang berpotensi muncul karena warga enggan terbuka mengenai penghasilan mereka. “Pola konsumsi sehari-hari lebih mencerminkan kondisi ekonomi riil,” tambahnya.

Penghitungan garis kemiskinan sendiri terdiri atas dua komponen utama, yakni kebutuhan makanan dan non-makanan.

Untuk kebutuhan makanan, standar minimal yang digunakan adalah 2.100 kilokalori per kapita per hari. Sementara kebutuhan non-makanan mencakup biaya dasar seperti tempat tinggal, pendidikan, pakaian, dan kesehatan.

“Data ini berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dan menggambarkan kondisi makro, bukan mikro,” jelas Widiyantono.

BACA JUGA: BPS: Literasi Data di Kelurahan Masih Lemah

BACA JUGA: Fenomena Unik Balikpapan, Pengangguran Naik, tapi Kemiskinan Terendah se-Indonesia

Selain itu, ia menekankan pentingnya data akurat dalam penyaluran bantuan sosial. Untuk itu, pemerintah kini mengandalkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mengintegrasikan sejumlah sumber data seperti Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan P3KE.

“Semua data disatukan dan dikelompokkan dalam desil-desil sosial ekonomi. Ini akan jadi acuan satu pintu bagi program perlindungan sosial ke depan,” tuturnya.

Sumber: