Tunggu Audit BPK, SiLPA Rp900 Miliar Belum Masuk dalam Komponen APBD Kaltim 2026

"Silpa itu belum terverifikasi. Kita belum tahu pasti karena harus diaudit BPK dulu. Nah, angka pastinya nanti kita ketahui setelah audit itu selesai," ujarnya.

Yusliando menegaskan bahwa SiLPA yang belum terverifikasi tidak boleh dimasukkan ke APBD 2026. Komponen tersebut baru akan diakomodasi dalam Perubahan APBD setelah audit selesai.

BACA JUGA: Realisasi APBD-P Kukar Baru Rp6,9 Triliun, Sekda Sebut Transfer dari Pusat Lambat

BACA JUGA: Dana Transfer Menurun Rp 1 Triliun, Pemkot Balikpapan Ubah Struktur R-APBD 2026

"Ini kan baru kalkulasi sementara. Yang pasti nanti mengikuti audit BPK dan penyesuaian pusat. Setelah itu baru dituangkan dalam Perubahan 2026," jelasnya.

Di luar SiLPA, Pemprov telah mematok PAD pada angka Rp10,75 triliun untuk 2026. Optimalisasi PAD diperlukan untuk menjaga ruang fiskal setelah penurunan transfer pusat.

Sementara itu, Kepala BPKAD Kaltim, Ahmad Muzakkir, menuturkan pembahasan RAPBD 2026 dengan DPRD masih berlangsung dan belum memasuki tahap finalisasi. Ia menyebut struktur belanja mandatori tetap menjadi fokus dalam pembahasan.

"Kita kan belum. Ini kan masih pembahasan dengan DPRD, tunggu aja lah. Kita juga masih ada rapat lagi," katanya.

BACA JUGA: Serapan APBD Kaltim Rendah, Pengamat: Pemerintah dan DPRD Tak Profesional, Masyarakat Dirugikan

BACA JUGA: Rudy Mas’ud Sebut Serapan APBD Kaltim 2025 Tidak Terpengaruh OPD Dipimpin Plt

Muzakkir menambahkan bahwa TKD 2026 ditetapkan sebesar Rp6,13 triliun. Setelah penyesuaian akibat pemangkasan, ruang pendapatan yang tersisa untuk Kaltim diperkirakan sekitar Rp15,1 triliun dan menjadi batas fiskal yang harus dikelola dengan ketat.

"Dari dipangkasnya TKD, sisa berapa? Ya sekitar itu, 6,13 triliun. Jadi tersisa 15,1 triliun yang bisa kita gunakan dalam postur pendapatan 2026. Kita lakukan penyesuaian dengan itu untuk belanja-belanja yang prioritas," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta belanja pegawai tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Pembahasan lanjutan akan menyempurnakan struktur pendapatan dan belanja agar seluruh kewajiban layanan publik tetap terpenuhi.

Sumber: