Inflasi Kaltim Masih Terkendali, Pemprov Perketat Pengawasan Harga Jelang Natal dan Tahun Baru

Pemprov Kaltim memprediksi adanya potensi tekanan inflasi pada Desember 2025, seiring meningkatnya permintaan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

BACA JUGA: Inflasi Balikpapan Naik 0,60 Persen, Transportasi dan Kenaikan Harga Komoditas Penyumbang Utama

Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta aktif melakukan langkah-langkah antisipatif, termasuk intervensi pasar dan pengawasan harga.

"Ada kemungkinan inflasi bulan ini bisa naik hingga 0,6 persen. Karena itu kita harus berjaga-jaga agar kenaikan tersebut tidak terjadi," tegas Seno.

Dalam menghadapi Natal dan tahn baru, pemerintah daerah diminta rutin melakukan inspeksi mendadak ke pasar tradisional maupun ritel modern untuk memastikan harga tetap stabil dan ketersediaan stok aman.

Selain itu, kelancaran jalur distribusi, logistik, dan transportasi juga menjadi perhatian utama.

BACA JUGA: Pemkab Kutim Fokus Pengendalian Inflasi hingga Mitigasi Bencana Jelang Nataru

Di sektor pangan pokok, Pemprov Kaltim memastikan ketersediaan beras dalam kondisi aman. Produksi beras lokal Kalimantan Timur saat ini mencapai sekitar 160.000 ton, sehingga dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun.

"Stok beras kita aman. Mudah-mudahan tidak terjadi kelangkaan hingga Natal dan Tahun Baru 2026," ujarnya.

Untuk menjaga stabilitas harga, Pemprov Kaltim mengandalkan sistem peringatan dini atau early warning system (EWS) guna memantau pergerakan harga secara real time di pasar.

Selain itu, penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) provinsi dan kabupaten/kota terus dilakukan, terutama dalam memitigasi risiko bencana ekologis yang dapat berdampak pada produksi dan distribusi pangan.

BACA JUGA: Penumpang Akui Tiket Pesawat Masih Murah Jelang Nataru: Beli Dadakan Masih di Bawah Rp1 Juta

Upaya pengendalian inflasi juga diperkuat melalui kebijakan berbasis data dengan pemanfaatan tools Mekanisme Pengendalian Komoditas Utama Kaltim (Mandau Kaltim), serta berpedoman pada Road Map TPID 2025–2027.

Dalam rangka Nataru, langkah konkret yang disiapkan meliputi operasi pasar murah dan gerakan pangan murah, pemantauan rantai pasok, serta kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana dengan menyiapkan jalur logistik alternatif.

Selain pengendalian inflasi, Pemprov Kaltim juga mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi daerah melalui implementasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), baik pada sisi belanja maupun penerimaan daerah.

Sumber: