Dalam kesempatan itu, Syafruddin juga menanggapi mengenai kebijakan Gubernur Maluku Utara, yang memangkas TPP ASN sebesar 10 hingga 20 persen.
Kebijakan ini sebagai salah satu langkah menyesuaikan kondisi fiskal daerah.
Menanggapi hal tersebut, ia menilai kebijakan serupa dapat saja ditempuh.
BACA JUGA:Formula DBH Perlu Dievaluasi untuk Perkuat Ruang Fiskal Daerah Penghasil, Apkasi Usul Skema Diubah
Apabila pemerintah daerah benar-benar tidak memiliki alternatif lain untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja.
"Kalau memang tidak ada lagi cara lain, mau tidak mau langkah itu bisa diambil."
"Mengurangi TPP bukan sesuatu yang haram, sepanjang memang realistis dan memang sudah tidak ada lagi upaya lain untuk menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja," sebut Syafruddin.
Meski demikian, Syafruddin menegaskan evaluasi TPP ASN sebaiknya menjadi pilihan terakhir. Sebelum mengambil kebijakan tersebut, Pemprov perlu lebih dahulu mengoptimalkan berbagai langkah efisiensi.
Serta memastikan seluruh peluang penyesuaian anggaran telah dilakukan.
Menurutnya, yang terpenting adalah menjaga agar program prioritas yang menyentuh kepentingan masyarakat, tidak ikut terdampak oleh tekanan fiskal yang sedang dihadapi daerah.
BACA JUGA:Polda Kaltim Usut Pencucian Uang Bandar Narkoba Paser dalam Operasi Antik Mahakan 2026
Di sisi lain, Syafruddin mengingatkan penguatan fiskal daerah tidak cukup dilakukan melalui efisiensi belanja.
Pemprov Kaltim, Pemkab, dan pemerintah kota juga didorong lebih agresif menggali sumber-sumber pendapatan baru.
Agar ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat maupun dana bagi hasil dapat terus dikurangi.
Menurutnya, selama ini struktur pendapatan daerah masih didominasi sektor minyak, gas bumi, dan batu bara.
Padahal, masih banyak sektor lain yang berpotensi dikembangkan menjadi sumber pendapatan asli daerah.