Fiskal Daerah Berkurang, Evaluasi TPP ASN Jadi Opsi Terakhir

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Anggota Komisi XII DPR RI dapil Kaltim, Syafruddin menyebut berkurangnya kemampuan fiskal membuat kepala daerah terpaksa memutar otak.

Tujuannya agar program prioritas tetap berjalan di tengah ruang anggaran yang semakin terbatas.

Sebagai informasi, Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim 2027 bakal menyusut menjadi sekitar Rp12,1 triliun.

Sementara sebagian besar anggaran diperkirakan telah terserap untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa (Barjas), serta belanja modal. Kondisi itu membuat ruang fiskal yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program strategis, menjadi semakin terbatas.

Menurut Syafruddin, kondisi tersebut membutuhkan manajerial yang kuat dari pemerintah daerah. Sehingga setiap rupiah anggaran benar-benar diarahkan untuk program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

BACA JUGA:DPRD Kaltim Soroti Proyek Sekolah Mangkrak, Pemprov Diminta Perketat Seleksi Kontraktor

"Itulah yang kemudian dibutuhkan kemampuan manajerial mengelola keuangan yang terbatas supaya belanja benar-benar tepat sasaran," kata Syafruddin, Sabtu 1 Agustus 2026 malam.

Ia menilai, perubahan kemampuan fiskal harus diikuti dengan penyesuaian kebijakan belanja. 

Pemprov Kaltim, kata dia, tidak dapat lagi menggunakan pola pengeluaran yang sama seperti kondisi APBD masih berada pada kisaran Rp 22 triliun.

Menurut Syafruddin, saat kemampuan fiskal masih besar, pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih leluasa untuk membiayai berbagai kebutuhan. 

Termasuk pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN). 

Namun dengan kondisi APBD saat ini, seluruh komponen belanja perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

"Dulu ketika APBD kita besar, ruang fiskalnya tentu lebih longgar. Sekarang kondisinya berubah, sehingga semuanya harus realistis." 

'Bagaimana penerjemahannya nanti, tentu menjadi kewenangan kepala daerah," ujarnya.

Sumber: