SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM – Dinas Kesehatan (Dinkes) Samarinda masih menunggu jawaban resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terkait polemik redistribusi 49.742 peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kepala Dinkes Samarinda, Ismed Kusasih, mengatakan pihaknya memilih menunggu keputusan tanpa berspekulasi, sambil memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan.
“Apa yang sudah disampaikan Pak Wali pada 10 April kemarin dan hari ini mudah-mudahan sudah jelas, sekarang kita menunggu jawaban resmi dari pemprov,” kata Ismed Kusasih, Selasa (14/4/2026) malam.
Ia menegaskan fokus utama Dinkes Samarinda tetap pada layanan kesehatan di lapangan.
BACA JUGA: Pemkot Samarinda Siap Tanggung 49.742 Peserta BPJS Jika Pemprov Tetap Melimpahkan
“Dinkes urusannya pelayanan kesehatan, nanti kita yang mengimplementasikan di bawah,” ujarnya.
Ismed memastikan seluruh fasilitas kesehatan di Samarinda tetap siaga, baik di puskesmas maupun rumah sakit.
Saat ini, terdapat 26 puskesmas yang tersebar di berbagai wilayah untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.
Ia juga menekankan bahwa pelayanan kesehatan tidak boleh terhambat persoalan administrasi, terutama dalam kondisi darurat.
BACA JUGA: Andi Harun Tantang Diskusi Terbuka Soal Polemik BPJS
“Pak Wali juga bilang jangan sampai administrasi mengalahkan pelayanan kesehatan, apalagi yang sifatnya kedaruratan,” tegasnya.
Untuk mengantisipasi dampak kebijakan, Dinkes Samarinda telah menyiapkan sejumlah skenario, termasuk memperkuat koordinasi antar fasilitas kesehatan.
“Kita akan melakukan koordinasi dengan fasilitas kesehatan primer baik itu di puskesmas yang dimiliki Pemkot Samarinda dan di rumah sakit untuk tetap memberikan pelayanan kesehatan,” jelasnya.