Dapat Jatah 6 Program dari Bankeu, Pemkot Bontang Utamakan Penanganan Banjir

BONTANG, NOMORSATUKALTIM - Pemkot Bontang hanya dapat jatah enam program yang bisa diajukan ke pemerintah provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur melalui bantuan keuangan (Bankeu).

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni mengatakan, bantuan itu akan difokuskan untuk penanggulangan banjir. Setelah itu baru penanganan stunting. Termasuk renovasi rumah tidak layak huni di Kota Taman.

“Hanya itu prioritas yang kami ajukan nanti. Tapi kita tetap mengikuti kemampuan keuangan pemprov Kaltim. Memang mayoritas penanganan banjir. Karena, saya ingin banjir ini selesai dulu. Turap-turap akan menjadi prioritas,” katanya, Selasa 2 Juni 2026.

Ia memperkirakan, total semua pekerjaan yang akan diajukan nanti di enam paket itu senilai Rp 200 miliar. 

BACA JUGA:Kayu Penyanggah Jembatan Ulin di Bontang Hilang, Kerugian Capai Rp30 Juta Lebih

“Itu yang kami ajukan. Kami tidak tahu nanti kemampuan keuangan provinsi seperti apa,” katanya lagi.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Bontang, Syahruddin menjelaskan, pembatasan tidak berlaku pada nilai anggaran yang diajukan, melainkan pada jumlah paket kegiatan yang dapat diusulkan oleh setiap kabupaten dan kota.

“Yang dibatasi itu jumlah paketnya. Kabupaten dan kota hanya boleh mengajukan enam usulan. Tidak dibatasi nilai anggarannya. Jadi, kami mengajukan sesuai kebutuhan kita. Salah satunya penanganan banjir ini,” kata Syahruddin.

Ia mengungkapkan, sebelumnya sempat beredar informasi bahwa bantuan keuangan provinsi untuk kabupaten dan kota tidak akan dialokasikan. 

BACA JUGA:Remaja Bontang Darurat Narkoba, Dewan Pendidikan Kaltim: Gen Z Tidak Suka Pola Lama

Hal itu akibat menurunnya kemampuan fiskal Kaltim.

Namun, setelah pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta komunikasi antara gubernur dan kepala daerah, kebijakan tersebut berubah. 

Pemprov Kaltim tetap membuka ruang pemberian bantuan keuangan kepada daerah. Meski jumlah usulan program dibatasi.

Untuk Bontang, enam usulan yang diajukan terdiri atas empat program dari sektor pekerjaan umum, satu program penanganan stunting, dan satu program yang berasal dari tingkat kecamatan. 

Sumber: