DPRD Kukar Nilai Persoalan Administrasi Tidak Seharusnya Menghambat Perbaikan Infrastruktur

Jumat 06-03-2026,21:10 WIB
Reporter : Ari Rachiem
Editor : Tri Romadhani

Ia juga menyebutkan bahwa keluhan yang disampaikan oleh Bupati Kutai Kartanegara terkait kondisi infrastruktur jalan di wilayah hulu pada dasarnya juga menjadi perhatian DPRD.

BACA JUGA:Antisipasi Gangguan Selama Mudik Lebaran, Pemkab PPU Matangkan Kesiapan Fisik Jalan dan Ketersediaan BBM

Oleh sebab itu, kedua pihak memiliki pandangan yang sama agar persoalan tersebut segera dicarikan solusi.

“Keluhan bupati itu juga menjadi keluhan DPRD. Persoalan-persoalan yang sebenarnya sederhana harus segera dicarikan solusi dan diselesaikan,” tuturnya.

Ahmad Yani berharap ke depan tidak lagi terjadi kendala serupa dalam proses pembangunan infrastruktur daerah.

Ia menekankan pentingnya perencanaan yang matang, termasuk dalam hal administrasi, agar setiap proyek dapat berjalan lancar sejak awal hingga pelaksanaan.

“Perencanaan itu harus klir dari awal. Administrasinya harus klir, sehingga tidak terjadi tumpang tindih ketika pekerjaan sudah berjalan,” jelasnya.

BACA JUGA:Dilaporkan Pemkab Berau, Polisi Usut Pelaku Perusak Portal Parkir Elektronik Pasar Sanggam

Ia juga mengaku cukup sering melintasi jalan di Desa Sebelimbingan dan mengetahui secara langsung kondisi kerusakan yang terjadi di lapangan.

“Saya sering melalui jalan Sebelimbingan itu. Memang kondisinya rusak parah dan tentu ini harus menjadi tanggung jawab bersama,” ungkapnya.

Menurutnya, penanganan infrastruktur di kawasan tersebut membutuhkan kolaborasi banyak pihak.

Selain pemerintah daerah, perusahaan-perusahaan perkebunan yang beroperasi di sekitar wilayah tersebut juga diharapkan ikut berkontribusi dalam perbaikan jalan.

Di sekitar kawasan tersebut terdapat sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang juga memanfaatkan akses jalan yang sama dengan masyarakat.

BACA JUGA:Dinkes Kutim Temukan Produk Kedaluwarsa dan Takjil Diduga Gunakan Pewarna Berbahaya

“Di sekitar sana ada banyak perusahaan sawit yang juga menggunakan jalan tersebut. Jadi memang dibutuhkan kolaborasi karena bukan hanya masyarakat yang menggunakan jalan itu, tetapi juga para stakeholder termasuk perusahaan,” katanya.

Ia memastikan DPRD Kutai Kartanegara akan terus mendorong penyelesaian persoalan tersebut agar masyarakat dapat menikmati akses jalan yang layak dan aman.

Kategori :