Capaian Kinerja OPD Samarinda Disinkronkan, Ada yang Lampaui Target hingga Terkendala Anggaran

Rabu 25-02-2026,11:02 WIB
Reporter : Rahmat Pratama
Editor : Hariadi

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM — Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melakukan sinkronisasi capaian kinerja perangkat daerah untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan di lapangan dan pelaporan dalam sistem.

Proses ini dilakukan selama tiga hari dengan menarik data capaian kinerja melalui sistem penilaian kinerja daerah.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Bapperida Samarinda, Iman Gunadi, menjelaskan bahwa secara umum perangkat daerah telah melaksanakan tugas dan target kinerja dengan cukup baik.

Namun, masih ditemukan ketidaksempurnaan dalam pengisian data pada sistem.

BACA JUGA: 10 Ribu Peserta BPJS PBI Berstatus Nonaktif, Dinkes Samarinda Antisipasi Pasien Penyakit Kronis

BACA JUGA: PUPR Samarinda Anggarkan Rp5 Miliar Tangani Longsor Jalan Tembusan Pelita 3 ke Jalan Gerilya

“Fakta di lapangan menunjukkan capaian kinerja sudah berjalan baik. Hanya saja, dari sisi pengisian sistem, ada yang belum sempurna. Ada yang melebihi target, ada juga yang belum mencapai target. Itu yang kami sinkronkan,” ujar Iman saat ditemui di Bapperida Samarinda, Selasa (24/2/2026).

Menurut Iman, sinkronisasi ini penting untuk menelusuri faktor penyebab capaian kinerja yang belum optimal maupun yang melampaui target.

Jika target tercapai atau bahkan melebihi, pemerintah perlu mengetahui faktor pendorongnya.

Sebaliknya, bila tidak tercapai, perlu diidentifikasi kendala yang dihadapi.

BACA JUGA: Dorong Percepatan Pengisian Kepala Sekolah, Disdik Samarinda Gunakan Mekanisme Rolling dan Promosi Guru

BACA JUGA: Wali Kota Jelaskan Mekanisme Denda Proyek Teras Samarinda Tahap II, Menunggu Hasil Justifikasi Teknis

Ia menyebutkan, mayoritas target yang tidak tercapai disebabkan oleh kebijakan rasionalisasi atau efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat.

Kebijakan tersebut berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam merealisasikan target yang sebelumnya telah ditetapkan.

“RKPD murni sudah ditetapkan, tapi di tengah jalan ada efisiensi anggaran dari pusat. Dampaknya, beberapa target yang sudah direncanakan tidak bisa tercapai maksimal,” katanya.

Selain itu, terdapat pula perangkat daerah yang menetapkan target terlalu tinggi sejak awal, namun tidak menyesuaikannya saat APBD Perubahan, meskipun kemampuan anggaran berkurang. 

BACA JUGA: Langgar Aturan Jam Operasional Ramadan, Satpol PP Samarinda Bubarkan Pengunjung di Citra Niaga

BACA JUGA: Surat Izin Sudah Terbit, Satpol PP Samarinda Tunda Penyegelan Kafe Pesona

Idealnya, kata Iman, revisi target dilakukan agar selaras dengan kondisi keuangan daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah kota terus mendorong perangkat daerah agar lebih cermat dalam menetapkan target kinerja.

Penyesuaian target harus dilakukan sejak awal dengan mempertimbangkan besaran anggaran yang tersedia.

“Kami dorong agar tidak terjadi jomplang antara target dan kemampuan anggaran. Kalau anggaran mencukupi, perangkat daerah juga kita minta tetap memaksimalkan kegiatan agar mendekati target,” ujarnya.

Di sisi lain, beberapa organisasi perangkat daerah justru dinilai mampu memenuhi bahkan melampaui target kinerja.

BACA JUGA: BGN Samarinda Terapkan Paket Kering MBG Selama Ramadan, Dibagikan Setiap Hari Sekolah

BACA JUGA: 10.173 Peserta BPJS PBI Dipantau, Pemkot Samarinda Siagakan Rumah Sakit IA Moeis untuk Pasien Telantar

Di antaranya sektor perizinan, perdagangan, ketenagakerjaan, dan kepemudaan serta olahraga.

Perangkat daerah tersebut dinilai tertib dalam pengisian laporan per triwulan dan memiliki kualitas data yang baik.

Namun, Iman mengingatkan bahwa capaian di atas 100 persen juga perlu dicermati. Dalam sistem penilaian, persentase capaian kinerja idealnya maksimal 100 persen.

Jika melebihi, hal itu bisa menimbulkan anomali data pada sistem evaluasi. 

BACA JUGA: Ceceran Tanah Bikin Jalan Licin dan Membahayakan, Proyek Pengurukan di Samarinda Seberang Disetop Sementara

BACA JUGA: Akademisi Unmul Minta Program Probebaya Dievaluasi dan Jangan Dijadikan Alat Politik

Ia mencontohkan, pada sektor ketenagakerjaan, capaian target pencari kerja melampaui target awal karena adanya tambahan kegiatan job fair yang didukung pendanaan non-APBD melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Faktor tersebut menjadi nilai positif dan diapresiasi pemerintah pusat.

Meski demikian, Iman mengakui bahwa efisiensi anggaran tetap menjadi tantangan besar. Beberapa program yang telah dibangun secara fisik belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan anggaran operasional, seperti pembangunan pasar buah di kawasan Jalan Merdeka yang belum bisa difungsikan.

“Bangunannya sudah jadi, tapi belum bisa dioperasionalkan karena anggarannya terpangkas. Ini juga terjadi di beberapa sektor lain, termasuk kegiatan-kegiatan event yang terpaksa dibatalkan,” katanya.

BACA JUGA: PAD Reklame Menurun, Pemkot Samarinda Utamakan Estetika dan Tata Ruang Kota

BACA JUGA: Komisi II DPRD Samarinda Singgung Program Pro Bebaya Pemkot, Layak Dilanjutkan, Tapi..........

Melalui sinkronisasi ini, Pemkot Samarinda berharap data capaian kinerja yang dilaporkan dalam dokumen resmi, termasuk laporan pertanggungjawaban kepala daerah, benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan serta menjadi dasar perbaikan perencanaan ke depan.

Kategori :