“Banyak jurnalis membatasi diri bukan karena tidak memahami mana isu yang penting bagi publik, melainkan karena berupaya bertahan di tengah sistem yang menekan,” ujar Arie.
Menurutnya, tekanan terhadap jurnalis kini tidak selalu hadir dalam bentuk intimidasi fisik, tetapi masuk ke ruang redaksi hingga level manajemen.
BACA JUGA:8.000 Peserta PBI di Balikpapan Dinonaktifkan, Pemkot Lakukan Verifikasi
“Jika sebelumnya kekerasan identik dengan serangan di lapangan, kini tekanannya lebih struktural, masuk ke kantor media, bahkan ke manajemen,” katanya.
Ia juga menyebut bahwa praktik swasensor terjadi hampir di semua jenis media.
Persentase tertinggi tercatat pada radio dan media multiplatform (86 persen), disusul media online (82 persen), media cetak (77 persen), dan televisi (68 persen).
BACA JUGA:Viral Protes Warga soal Jalan AW Syahrani, DPU Balikpapan Buka Suara
Dari sisi peran, jurnalis lapangan paling banyak mengaku pernah melakukan swasensor (82 persen), diikuti editor atau redaktur (77 persen), pimpinan redaksi (70 persen), dan redaktur pelaksana (59 persen).
Adapun isu yang paling sering mengalami swasensor yakni Makan Bergizi Gratis (58 persen) dan Proyek Strategis Nasional (52 persen).
“Pada liputan terkait PSN, swasensor paling dominan terjadi pada pembangunan infrastruktur (60 persen), sektor energi dan pertambangan (44 persen), serta dampak sosial seperti konflik masyarakat (42 persen),” pungkas Arie.
Di sisi lain, Sementara itu, Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Balikpapan, Erik Alfian, mengungkapkan bahwa sejauh ini pihaknya belum menerima aduan.
“Kalau laporan ya belum ada. Tapi praktik swasensor itu kan dilakukan sendiri oleh jurnalis,” singkatnya saat dikonfirmasi Nomorsatukaltim, Jumat (20/2/2026)