Bankaltimtara

Menteri Pigai Sebut Menolak MBG Bertentangan dengan HAM

Menteri Pigai Sebut Menolak MBG Bertentangan dengan HAM

Menteri HAM, Natalius Pigai menilai, penolakan terhadap program MBG termasuk pelanggaran HAM.-(Disway.id/ Hasyim Ashari)-

JAKARTA, NOMORSATUKALTIM – Sejumlah kritik yang dialamatkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat tanggapan dari Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai. 

Pigai menyatakan bahwa upaya menolak atau menghapus program MBG bertentangan dengan prinsip dasar hak asasi manusia (HAM), karena menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar warga negara.

Menurutnya, perdebatan tentang MBG boleh dilakukan dalam kerangka evaluasi dan perbaikan, namun tidak untuk meniadakan hak masyarakat atas pemenuhan kebutuhan dasar.

“Negara wajib menjamin kebutuhan hidup masyarakat atas sandang, pangan, dan papan. Program makan bergizi gratis, pendidikan, kesehatan, itu semua adalah hak asasi manusia,” kata Pigai saat ditemui awak Disway.id di Kementerian HAM, Jumat 20 Februari 2026.

BACA JUGA: 80 Persen Jurnalis Akui Pernah Swasensor, Isu MBG dan PSN Paling Sering Dibatasi

BACA JUGA: KIKA: Mengintimidasi Pengkritik MBG Melanggar Undang-Undang dan HAM

Ia menegaskan, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan akses masyarakat terhadap pangan, pendidikan, dan layanan kesehatan. 

Terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan keluarga kurang mampu. Dalam konteks itu, MBG dinilai sebagai bagian dari tanggung jawab negara.

Pigai membedakan antara kritik konstruktif dan penolakan terhadap substansi program. Ia menyatakan kritik untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tetap sah dalam negara demokrasi.

“Kalau kritik untuk perbaikan silakan, tapi kalau mau meniadakan, itu berarti menentang hak dasar masyarakat. Itu tidak bisa dibenarkan,” tegasnya.

BACA JUGA: Puluhan Siswa SDN 008 Waru PPU Keracunan usai Konsumsi Puding MBG

BACA JUGA: Dinkes Kaltim Setop Sementara SPPG Waru, Usai 25 Pelajar PPU Diduga Keracunan Menu MBG

Dalam pandangannya, program makan bergizi gratis tidak hanya berdimensi nasional, tetapi juga selaras dengan agenda global yang mendorong peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan anak. 

Ia menyebut kebijakan pemberian makanan bergizi bagi anak-anak sejalan dengan standar internasional dalam pemenuhan hak anak.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: disway.id