Anggaran Pengawasan Bapokting Hilang, Disperindag Kutim Tak Bisa Pantau Lonjakan Harga

KUTAI TIMUR, NOMORSATUKALTIM – Di tengah lonjakan harga kebutuhan pokok selama Ramadan, kabar mengejutkan datang dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur.

Anggaran untuk kegiatan pemantauan dan pengendalian Bahan Pokok dan Barang Penting (Bapokting) tahun 2026 dipastikan tidak tersedia.

Ketiadaan anggaran tersebut membuat pengawasan harga di sejumlah kecamatan terancam tidak berjalan.

Padahal, momentum menjelang bulan suci biasanya diwarnai kenaikan harga beras, minyak goreng, gula, dan komoditas strategis lainnya.

Kepala Disperindag Kutim, Nora Ramadani melalui Fungsional Ahli Madya, Benita, mengaku terkejut ketika mengetahui kegiatan pengendalian dan pemantauan Bapokting tidak tercantum dalam sistem perencanaan tahun anggaran 2026.

“Kalau di anggaran saya malah 100 persen. Tapi dua kegiatan, pemantauan bapokting sama pengendalian bapokting itu tidak ada di sistem. Di Bappeda hilang. Saya juga tidak tahu kenapa di Bappeda itu hilang, tiba-tiba enggak ada,” ungkap Benita, Kamis 19 Februari 2026.

BACA JUGA:80 Persen Jurnalis Akui Pernah Swasensor, Isu MBG dan PSN Paling Sering Dibatasi

Ia menegaskan, sebelumnya kegiatan tersebut selalu masuk dalam perencanaan meski dengan alokasi anggaran yang sangat terbatas. Tahun lalu, pengawasan Bapokting hanya didukung dana sekitar Rp100 juta.

Dengan anggaran sebesar itu, Disperindag hanya mampu menjangkau tiga dari total 18 kecamatan di Kutai Timur. Wilayah yang rutin dipantau yakni Sangatta Utara, Kaliorang, dan Sangkulirang.

“Dari 18 kecamatan, 11 pasar, itu hanya tiga pasar yang bisa kami datangi. Kaliorang, Sangkulirang sama Sangatta Utara, bonus Rantau Pulung karena kami lewat,” jelasnya.

Kondisi geografis Kutai Timur yang luas dan medan yang cukup berat menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pengawasan.

Tanpa dukungan anggaran memadai, mustahil tim dapat menjangkau kecamatan yang letaknya jauh dari ibu kota kabupaten.

BACA JUGA:Hotel Midtown Samarinda Hadirkan Blessful Ramadan, Jelajah Kuliner Nusantara dalam Satu Meja

Apalagi, saat ini anggaran yang tersedia bukan hanya minim, melainkan benar-benar tidak ada. Hal ini membuat pengawasan harga di wilayah seperti Busang, Muara Bengkal, Long Mesangat hingga Karangan dipastikan tidak bisa dilakukan.

Sumber: