"Opsi gugatan tidak pernah kami tutup. Tapi kami menempuh langkah non-litigasi terlebih dahulu, seperti pengaduan ke Komnas HAM, Ombudsman, serta audiensi ke gubernur dan DPRD,"jelas Fadilah.
Menurutnya, jalur hukum akan ditempuh apabila seluruh upaya awal tidak membuahkan hasil.
"Kalau nanti harus masuk gugatan, dalil kami semakin kuat karena seluruh upaya non-litigasi sudah kami lakukan. Tapi harapan kami tidak perlu sampai ke sana,"pungkasnya.
LBH Samarinda berharap pemerintah daerah dan DPRD segera merespons permintaan audiensi guna memastikan pemulihan hak pendidikan para korban serta mencegah persoalan serupa terulang di masa mendatang. (MAYANG SARI)