LBH Samarinda Ajukan Audiensi dengan Gubernur, Cari Solusi Kasus Pembatalan Penerima Beasiswa Gratispol
LBH Samarinda mengirimkan surat audiensi kepada Gubernur dan DPRD Kaltim terkait dugaan pembatalan sepihak penerima beasiswa gratispol.-Mayang/Disway Kaltim-
SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Samarinda mengirimkan surat permintaan audiensi kepada Pemprov Kaltim, terkait dugaan pembatalan sepihak penerima beasiswa Gratispol.
Surat dengan nomor 05/SK/LBH-SMR/I/2026 tersebut telah diterima oleh Biro Umum Setda Prov Kaltim pada 13 Februari 2026.
Pengacara Publik LBH Samarinda, Fadilah Rahmatan Al Kafi, mengatakan langkah tersebut ditempuh sebagai upaya mencari solusi atas persoalan yang dinilai tidak hanya berdampak pada klien mereka.
Tetapi juga berpotensi meluas ke pelajar dan mahasiswa lain di Kalimantan Timur.
"Hari ini kami LBH Samarinda bersama para korban baru saja mengirimkan surat permintaan untuk melaksanakan audiensi dengan pihak Gubernur Provinsi Kalimantan Timur."
BACA JUGA:Gratispol Bagus Kok
"Tujuannya untuk mencari solusi atas permasalahan pembatalan sepihak yang dialami klien kami serta persoalan struktural lain dalam penyelenggaraan pendidikan gratis,"ujar Fadilah saat Konferensi Pers di depan Kantor Gubernur, Jumat 13 Februari 2026.
Ia menjelaskan, dari total 39 laporan resmi terkait program GratisPol sejak pengaduan dibuka, saat ini hanya tiga orang yang tercatat menjadi klien LBH Samarinda dalam kasus tersebut.
Meski jumlahnya sedikit, pihaknya menilai persoalan itu berdampak sistemik.
"Meski klien kami jumlahnya tiga orang, kami menilai dampaknya meluas, bukan hanya menimpa mereka tetapi juga pelajar dan mahasiswa lain di Kalimantan Timur," katanya.
Selain kepada gubernur, LBH Samarinda juga melayangkan surat permintaan audiensi kepada DPRD Kaltim.
BACA JUGA:Kuliah di Usia 50 Tahun, Mahasiswa S2 UMKT Kecewa Beasiswa Gratispol Dibatalkan
Fadilah berharap kedua lembaga tersebut dapat menerima audiensi agar pihaknya bisa memaparkan persoalan secara langsung sekaligus mendorong penyelesaian konkret.
"Kami berharap setelah pengiriman surat ini, gubernur dapat bertemu dengan kami sehingga kami bisa menyampaikan permasalahan yang ada dan menuntut solusi penyelesaiannya,"ucapnya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:

