Bankaltimtara

Sangatta Utara Hingga Kini Belum Seluruhnya Terlayani Listrik dan Air Bersih

Sangatta Utara Hingga Kini Belum Seluruhnya Terlayani Listrik dan Air Bersih

Camat Sangatta Utara, Hasdiah Dohi.-Sakiya Yusri-Disway Kaltim

KUTAI TIMUR, NOMORSATUKALTIM Menyandang status sebagai kota administrasi sekaligus pusat pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, Kecamatan Sangatta Utara seharusnya menjadi wajah keberhasilan pembangunan daerah. 

Namun fakta di lapangan menunjukkan masih adanya ketimpangan layanan dasar yang dirasakan warga.

Hingga awal 2026, sebagian wilayah di jantung ibu kota kabupaten ini ternyata belum sepenuhnya menikmati akses listrik dan air bersih, dua kebutuhan mendasar yang semestinya sudah tuntas dipenuhi.

Camat Sangatta Utara, Hasdiah Dohi, memaparkan bahwa berdasarkan pemutakhiran data kecamatan, masih terdapat 11 titik di 11 Rukun Tetangga (RT) yang belum teraliri listrik dari PLN.

Selain itu, persoalan akses air bersih juga belum sepenuhnya teratasi, dengan ratusan keluarga masih bergantung pada sumber air alternatif.

BACA JUGA:Patung Pesut di Muara Muntai Cuma Modal Rp 350 Ribu, Joko Si Pembuat: Saya Bukan Seniman, Cuma Buat Saja

“Berdasarkan data yang kami himpun, ada sekitar 915 Kepala Keluarga yang sampai hari ini belum terlayani air bersih dari PDAM,” ujar Hasdiah saat di wawancara belum lama ini.

Ia menjelaskan, persoalan tersebut bukan sekadar administratif, melainkan berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat.

Di sejumlah kawasan, warga masih harus mengandalkan sumur gali, air hujan, hingga sambungan listrik tidak resmi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Hasdiah menegaskan pihak kecamatan tidak ingin hanya berhenti pada penyampaian data dan laporan tertulis.

Menurutnya, langkah konkret berupa pengecekan lapangan bersama instansi terkait menjadi kunci untuk mengurai persoalan yang selama ini berlarut-larut.

BACA JUGA:Penonaktifan BPJS PBI Picu Kekhawatiran Publik, Pemkab Kutim Pastikan Layanan Tetap Jalan

“Kami akan turun langsung bersama PDAM, PLN, pemerintah desa dan kelurahan untuk melihat kondisi riil di lapangan. Kita ingin tahu apa kendalanya, apakah soal jaringan, teknis, atau faktor lainnya,” tegasnya.

Upaya koordinasi lintas sektor tersebut, diharapkan mampu mempercepat penanganan masalah sekaligus memastikan program yang diusulkan benar-benar tepat sasaran. Kecamatan, kata dia, siap menjadi penghubung aktif antara masyarakat dan instansi teknis.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: