Ia menegaskan bahwa satu anggota dewan tidak bisa mewakili suara ribuan orang untuk menentukan calon pemimpin daerah secara sepihak.
Eddy menilai sistem pemilihan oleh DPRD sebagai langkah yang mengkebiri hak-hak konstitusional masyarakat.
Baginya, prinsip one man, one vote adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan legitimasi yang kuat dari masyarakat.
Menanggapi argumen bahwa Pilkada langsung memakan biaya yang sangat mahal, Eddy memberikan pandangan kritis.
BACA JUGA: Anggaran Membengkak, Kesbangpol Kaltim: Pilkada lewat DPRD bisa Lebih Efisien
Ia tidak menampik bahwa demokrasi memerlukan pembiayaan, namun ia menyoroti bahwa mahalnya biaya politik seringkali disebabkan oleh perilaku para calon pemimpin itu sendiri.
"Mahal karena memang calon-calonnya saja yang mau membuat dirinya mahal. Tidak mau mengedukasi masyarakat, selalu diiming-imingi serangan fajar. Mahar terhadap partai politik, salah satunya itu yang membuat mahal," tegasnya.
Ia juga sempat membandingkan alokasi anggaran dengan program lain seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memerlukan pembiayaan besar hingga memotong anggaran dinas.
Menurutnya, pembiayaan demokrasi harus dilihat sebagai investasi kedaulatan, bukan sekadar beban anggaran.
BACA JUGA: Seno Aji Tanggapi Wacana Pilkada Lewat DPRD, Efisiensi Anggaran Jadi Pertimbangan
Eddy menyadari adanya dinamika politik di tingkat nasional di mana terdapat 7 partai yang dikabarkan memiliki pandangan berbeda dengan PDI Perjuangan terkait isu ini.
Meskipun secara hitungan voting di parlemen PDI Perjuangan terancam kalah suara, DPC Balikpapan tetap teguh pada instruksi partai.
"Kami lihat pemberitaan di luar, dari semua partai, tujuh partai melawan PDI Perjuangan sendiri. Secara jumlah kursi, kalau dari voting, sudah pasti kalah. Tapi karena kami instruksi partai, untuk tindak lanjut seperti apa akan dibahas kemudian," katanya.
Ia memastikan bahwa sikap penolakan ini berlaku konsisten di seluruh Indonesia, bahkan di daerah di mana PDI Perjuangan menjadi mayoritas di DPRD, seperti di Jawa Tengah atau Kutai Kartanegara.
BACA JUGA: PDI Perjuangan Dukung Pilkada Langsung, Yusril Sebut Biaya Politiknya Tinggi
Di Kutai Kartanegara, meskipun PDI Perjuangan memiliki 16 dari 40 kursi, partai akan tetap menyuarakan penolakan.