Dewan Bicara Pengembangan Wisata Berau: Dokumen Bagus, tapi Kemauan Politiknya Kurang

BERAU, NOMORSATUKALTIM – Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Berau dinilai masih terkendala pada lemahnya komitmen politik dalam pemenuhan infrastruktur dasar, meski dokumen perencanaan dan arah kebijakan dinilai sudah cukup jelas. 

Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Berau, Abdul Waris.

Waris menegaskan, persoalan utama pengembangan wisata Berau bukan terletak pada konsep atau perencanaan, melainkan pada fokus pembangunan dan keberpihakan anggaran. Khususnya untuk penyediaan listrik dan jaringan telekomunikasi di kawasan wisata.

“Dokumen sudah bagus, tinggal kemauan politiknya. Ini tanggungjawab bersama pemerintah daerah dan DPRD,” kata Waris kepada NOMORSATUKALTIM, Kamis (5/2/2026).

BACA JUGA: Tarif Speedboat Tak Terkontrol, DPRD Berau Soroti Risiko Keselamatan Wisatawan

BACA JUGA: Rudi Kritik Pengembangan Wisata Berau: Jangan Hanya Fokus ke Pesisir!

Ia mengungkapkan, hingga kini masih terdapat sekitar 30 titik blank spot di Kabupaten Berau. Dari jumlah tersebut, sekitar 15 titik berada di kawasan wisata, yang dinilai mengganggu kenyamanan pengunjung.

“Kondisi ini yang mengganggu kenyamanan wisatawan di era digital, dimana akses internet menjadi kebutuhan utama,” bebernya.

Menurut Waris, keterbatasan jaringan internet berdampak langsung pada pengalaman wisatawan. Di era media sosial, wisatawan cenderung membutuhkan akses cepat untuk berbagi aktivitas perjalanan mereka.

“Orang datang berwisata pasti foto dan langsung unggah. Kalau sinyal bermasalah, itu jadi keluhan pastinya,” sambungnya.

BACA JUGA: Wisata Baru di Berau: Puncak Rejeki Suguhkan Panorama Karst dari Ketinggian 420 Mdpl

BACA JUGA: Pulau Miang Terus Dibangun, Kecamatan Sangkulirang Mantapkan Arah Wisata Pesisir Kutim

Selain persoalan sinyal, Waris juga menyoroti keterbatasan akses listrik di sejumlah destinasi wisata, salah satunya kawasan Batu Berdiri di Kampung Lamin Guntur, Kecamatan Biduk-Biduk. 

Ia menilai pembangunan jaringan listrik di kawasan wisata semestinya terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat setempat, seperti di Kampung Teluk Sumbang.

Sumber: