Dana Bantuan Parpol di PPU Tahun Ini Ditambah, Sudah Dibahas dalam RDP

PENAJAM PASER UTARA, NOMORSATUKALTIM - Anggaran dana bantuan partai politik (Parpol) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) diproyeksi mengalami kenaikan nominal per suara sah.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten PPU, Agus Dahlan mengatakan, penambahan nominal dana hibah parpol itu telah dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD.

"Dalam pembahasan bantuan dana hibah untuk Parpol ada beberapa tahapan. Adapun rencana kenaikan Rp25 ribu per satu suara sah," kata Agus Dahlan, Kamis 29 Januari 2026.

Ia bilang, nominal dana bantuan parpol saat ini masih di angka Rp9.002 per suara sah. Dirinya menyebut, nilai itu tak mengalami perubahan sejak ditetapkan belasan tahun lalu. Di sisi lain, aksebilitas antarwilayah dan populasi penduduk terus bertambah.

BACA JUGA: Dana Bantuan Parpol Samarinda Tahun 2026 Naik, Kesbangpol: Tak Terdampak Efisiensi Anggaran

BACA JUGA: Dana Bantuan Parpol di Paser Diusulkan Naik Tiga Kali Lipat

"Sudah 16 tahun bantuan hibah Parpol belum pernah naik, tak ada perubahan. Kenaikan hingga Rp25 ribu masih sekadar usulan, dan nantinya akan dibahas bersama lagi dengan melalui berbagai tahapan," jelasnya.

Untuk diketahui, dana hibah yang diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

"Dana hibah diperuntukkan untuk pendidikan politik dan sekretariat partai," terangnya.

Penggunaan dana hibah Parpol sesuai Permendagri Nomor 36 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 tahun 2020. Yakni diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat, selanjutnya dapat digunakan untuk operasional sekretariat partai.

BACA JUGA: Dana Hibah Parpol di Kukar Tembus Rp3,2 Miliar, PDIP Terima Bankeu Terbesar Lebih dari Rp1,1 Miliar

BACA JUGA: Kesbangpol Paser Ingatkan Parpol Lengkapi Dokumentasi Kegiatan saat Menyusun LPJ

Pendidikan politik mencakup seminar, lokakarya, dialog interaktif, sarasehan, workshop, dan kegiatan pertemuan antarpartai. 

Kemudian operasional sekretariat meliputi administrasi umum, berlangganan daya jasa, pemeliharaan data arsip, serta pemeliharaan alat kantor.

Sumber: