CSR di Kukar Anjlok 70 Persen, Apindo Sebut Akibat Efisiensi Anggaran

KUTAI KARTANEGARA, NOMORSATUKALTIM — Alokasi dana tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/ CSR) di Kutai Kartanegara (Kukar) dilaporkan turun hingga 70 persen. Penurunan ini disebut dipicu kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

Perwakilan Apindo Kukar, Agung, mengatakan dampak efisiensi anggaran sangat terasa, terutama pada program pengembangan sumber daya manusia (SDM).

“Terjadi penurunan alokasi CSR sekitar 40 hingga 70 persen. Namun, komitmen perusahaan tetap sama, terutama dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat,” ucap Agung, Senin 4 Mei 2026.

Ia menjelaskan, distribusi CSR dan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) selama ini tetap mengacu pada delapan bidang utama, termasuk pemberdayaan ekonomi.

BACA JUGA: Angka Pencari Kerja di Kukar 11.505 Orang, Pemkab Dorong Kolaborasi Lintas OPD dan CSR

Program tersebut masih dijalankan dengan fokus meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu mandiri secara ekonomi.

Meski anggaran menurun, Agung menekankan efektivitas program lebih penting dibandingkan besaran dana. “Yang terpenting bukan besar kecilnya anggaran, tapi apakah program itu tepat sasaran atau tidak,” katanya.

Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama terkait pola pikir masyarakat. Agung menyebut tingkat keberhasilan program pelatihan bahkan hanya mencapai sekitar 20 persen.

“Perubahan mindset menjadi hal penting. Ini tantangan terbesar dalam program pemberdayaan,” ujarnya.

BACA JUGA: Taman Ulin Bersih Lagi, DLHK Kukar Bakal Libatkan CSR untuk Kebersihan RTH

Ia menilai kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah perlu diperkuat, terutama dalam menghadapi dampak ekonomi seperti pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Harapannya, pekerja tidak hanya bergantung pada pekerjaan, tetapi juga bisa menjadi pelaku usaha atau bahkan investor,” ucapnya.

Menurutnya, kebutuhan masyarakat sebenarnya telah dipetakan melalui kajian di tingkat desa, dengan melibatkan pemerintah desa dan kabupaten.

Potensi lokal seperti sektor pertanian dan peternakan menjadi dasar dalam penyusunan program CSR. Meski demikian, sinergi lintas pihak dinilai masih perlu ditingkatkan.

Sumber: