Bahkan pada Februari 2024, tim dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turun langsung ke lapangan untuk mencocokkan data administrasi dengan kondisi riil.
BACA JUGA: Anggaran Terbatas, Program Bus Sekolah Ditunda, Dishub Berau Sasar CSR
“Dari hasil verifikasi itu, kami mengusulkan sekitar 6.000 sambungan rumah. Berau termasuk daerah dengan usulan terbanyak di Kalimantan Timur. Pendataan kami lakukan secara masif di setiap RT,” jelas Rudy.
Meski seluruh tahapan administrasi telah dilalui, Rudy mengungkapkan bahwa rencana pemasangan sambungan air yang semula diproyeksikan mulai pada pertengahan 2024 tak pernah terealisasi.
Hingga akhir tahun, tidak ada kejelasan lanjutan sebelum program akhirnya dinyatakan batal.
Selain harus menahan kekecewaan masyarakat, Rudy mengungkapkan bahwa pihaknya juga harus menanggung kerugian akibat persiapan administrasi dan operasional yang telah dikeluarkan.
BACA JUGA: Pemkab Berau Terima Sejumlah Penghargaan Pada HUT Ke-69 Kaltim
BACA JUGA: Jaga Aset Daerah Melalui Revitalisasi Bangunan dan Kawasan Bersejarah
“Bayangkan saja, biaya materai itukan Rp10 ribu per pendaftar, dikalikan sekitar 6.500 orang, itu saja sudah puluhan juta rupiah. Belum lagi biaya petugas ke lapangan yang hampir setiap hari melakukan pendataan,” ujar Rudy.
Terkait alasan tidak dialokasikannya anggaran untuk merealisasikan program tersebut, Rudy mengaku tidak mendapatkan penjelasan rinci dari pemerintah pusat.
Ia menyebut, pembatalan program SR gratis juga dialami banyak daerah lain, bukan hanya Kabupaten Berau.
Sementara itu, sebagai langkah alternatif, Perumda Batiwakkal saat ini hanya dapat menawarkan keringanan pembayaran pemasangan sambungan reguler bagi masyarakat yang tetap ingin mengakses layanan air bersih, melalui skema pembayaran secara bertahap.
BACA JUGA: Pengamat Unmul Ingatkan Dampak Pilkada Lewat DPRD terhadap Partisipasi Publik
“Untuk sekarang yang bisa kami lakukan sementara ini adalah memberi opsi cicilan, misalnya 12 kali pembayaran. Mudah-mudahan kami bisa kasih promosi lagi. Untuk kebijakan ke depan, kami masih menunggu arahan pimpinan,” pungkasnya.