“Kita harapkan CSR ikut membantu, tapi realisasinya belum ada. CSR kan kewenangan perusahaan masing-masing,” jelasnya.
BACA JUGA: 1.546 PPPK Paruh Waktu di Berau Terima SK, Ini Pesan Bupati
BACA JUGA: 2 Calon PPPK Berau Dinyatakan Gugur karena Diduga Palsukan Ijazah, BKPSDM Akan Perketat Seleksi
Terkait tidak masuknya pengadaan sarpras dalam anggaran tambahan 2025, Zulkifli mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebabnya.
Ia menilai hal itu berkaitan dengan prioritas serta kemampuan keuangan daerah.
“Saya tidak bisa menyalahkan siapa pun. Yang punya kewenangan anggaran lebih tahu kondisi keuangan daerah. Yang jelas saya hanya berusaha membangun SDM Berau sebaik mungkin,” ujarnya.
Meski peluncuran BLK pada Januari 2026 kemungkinan tertunda, Zulkifli tetap berharap pengadaan sarpras bisa dilakukan sesegera mungkin agar pelatihan dapat segera dimulai.
BACA JUGA: Sejumlah Sekolah Filial di Berau Siap Bertransformasi Jadi Sekolah Swasta
BACA JUGA: Produksi Rumput Laut Berau Masih Bertumpu di Karangan, Warga Belum Minat Budi Daya
“Saya berharap, karena bangunannya sudah selesai, tinggal melengkapi peralatannya saja. Kalau bisa di awal tahun, kita langsung bergerak,” katanya.